Pemkab Bogor laporkan kendala SIPD berdampak tunjangan ASN tak kunjung cair

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, melaporkan kondisi kendala Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sudah berlangsung dua pekan, sehingga berdampak tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para ASN tak kunjung cair.

"Iya sudah. Kami sudah (lapor) ke Pusdatin," ungkap Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan di Cibinong, Jumat.

Pemkab Bogor telah melapor kendala tersebut ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  terkait hal ini agar segera ditindaklanjuti.

Baca juga: DPRD Kota Bogor rekomendasikan kesetaraan tunjangan kinerja ASN

Pemeliharaan yang sudah berlangsung lebih dari dua pekan ini, kata dia, tidak hanya mengganggu pencairan TPP bagi ASN di daerah, tapi juga menghambat pembayaran kepada penyedia jasa setiap kegiatan di Kabupaten Bogor.

Wildan mengungkapkan beberapa hal yang terganggu akibat pemeliharaan tersebut yaitu terkendalanya pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

"Realisasi anggaran juga terganggu. Selain itu para pelaksana administrasi juga kerja lebih malam. Gangguan atau pemeliharaan ini sudah berlangsung sekitar tiga minggu. TPP ASN jadi ada yang belum dicairkan," jelas Wildan.

Salah satu ASN Kabupaten Bogor yang enggan disebutkan namanya berharap penatausahaan keuangan dikembalikan kewenangannya ke setiap daerah tanpa wajib menggunakan SIPD.

"Kalau dulu Simral di bawah kendali BPKAD, kemudian jika ada error bisa cepat ditangani. Saat ini ada maintenance seperti ini harus menunggu entah sampai kapan dan secepat apa prosesnya, kasihan teman-teman yang banyak bergantung terhadap tunjangan tambahan penghasilan ini," kata salah satu ASN itu.