Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat meluncurkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia), sebagai komitmen dalam perlindungan dan pemberdayaan lansia.
Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari di Kota Bogor, Minggu, mengatakan untuk melanjutkan komitmen tersebut, Pemkot akan menumbuhkan hal-hal konkret, salah satunya melalui kelembagaan mengenai penyusunan Perwali tersebut.
Dengan adanya Perwali tersebut, kata Hery, ada keberpihakan lebih kuat dari sisi anggaran, baik pada perangkat daerah yang berhubungan langsung secara tugas dan fungsi maupun dinas lain yang ikut serta dalam keberpihakan kepada perlindungan dan pemberdayaan lansia, serta keterlibatan berbagai sektor di luar pemerintah.
“Kita membuat regulasi kelembagaan, kita akan lihat draf Perwalinya, kita me-review, tajamkan kembali, kalau sudah cukup kita tinggal eksekusi,” kata Hery.
Plh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Bogor Agnes Andriani Kartika Sari mengatakan Perwali yang sudah disusun drafnya dan akan kembali ditinjau, merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lansia.
“Perwali tentang lansia dalam perlindungan dan pelayanan publik serta layanan kesehatan ini sudah ditandatangani oleh Pak Pj, setelah itu paling lambat ditetapkan pada Desember 2024,” ujarnya.
Dengan adanya Perda yang sudah ditetapkan dan Perwali yang nantinya juga ditetapkan, Agnes menyebut perlindungan dan pemberdayaan terhadap lansia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh sektor swasta, umum, maupun masyarakat.
“Semangatnya adalah kolaborasi. Karena kita selalu dalam program pemerintah itu pentahelix, karena tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri seperti pelayanan prioritas kepada lansia di sektor kesehatan, tidak hanya RSUD dan puskesmas, tapi juga oleh RS swasta,” jelasnya.
Ia berharap para lansia di Kota Bogor bisa semakin berdaya dan meningkat kualitas hidupnya demi Indonesia Emas 2045.
“Sehingga, fokusnya bukan kepada SDM dari pranikah, bayi, balita, tapi pada lansia atau seluruh siklus hidup juga kita ingin intervensi semua,” kata Agnes.
