Jakarta (ANTARA) - Gerakan para professor dan dosen-dosen dari lebih 50 perguruan tinggi di Indonesia, termasuk beberapa kampus terbesar, seperti UGM, UI, ITB, IPB, Airlangga, ITS, Unpad dan juga banyak Universitas Swasta, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan STF Driyarkara, menunjukkan dua hal penting yakni Jokowi jangan ikut-ikutan politik partisan dan Gibran mundur dari pencalonan yang sudah terbukti melanggar etika bernegara, demikian disampaikan ketua kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan di Jakarta.
Lebih lanjut, Syahganda mengatakan bahwa Perguruan Tinggi adalah lambang moralitas sebuah bangsa sekaligus sebagai pusat peradaban. Sehingga, menyepelekan gerakan ini menunjukkan Jokowi bukan lagi seorang pemimpin beradab.
Begitu juga Gibran dan Prabowo yang mengabaikan etika berdemokrasi, apalagi DKPP telah menjatuhkan vonis pelanggaran etika atas keputusan pimpinan KPU menerima pendaftaran capres-cawapres 02.
Untuk merespon gerakan kaum professor dan keputusan DKPP terhadap pendaftaran pasangan 02 yang melanggar norma dan kepantasan, sebaiknya Jokowi segera berhenti cawe-cawe dan langsung meminta anaknya mundur dari kandidasi cawapres.
Dengan mundurnya Gibran dari kandidasi, diharapkan demokrasi berjalan normal dan kampus menjadi tenang, tambah Syahganda.
Terkait protes etika kaum professor, Syahganda Nainggolan: Sebaiknya Gibran mundur
Selasa, 6 Februari 2024 14:08 WIB