Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, memberikan apresiasi atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama MPR/DPR RI pada 15 Agustus 2025. Syahganda menyoroti keberhasilan Pemerintah dalam memperbaiki hidup jutaan rakyat.
Konsumsi rumah tangga kembali menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDB nasional mencapai 5,12 % YoY, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 %, naik tipis dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,95 %. Kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 54 %, menandakan bahwa belanja masyarakat masih menjadi motor utama ekonomi di tengah pelemahan global.
Dr. Syahganda Nainggolan menilai capaian ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari keberanian pemerintah mengambil kebijakan pro-rakyat.
“Kenaikan upah buruh sebesar 6,5 % dan pembelian gabah petani dengan harga yang layak adalah langkah strategis. Kebijakan ini menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput, memastikan buruh dan petani—yang selama ini terpinggirkan—ikut menikmati manfaat pertumbuhan,” ujarnya.
Dr. Syahganda juga mengapresiasi terobosan pemerintah yang memasukkan dua indikator baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026: Indeks Kesejahteraan Petani dan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal.
Menurutnya, kehadiran indikator ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan ke depan akan lebih inklusif, memberi ruang yang lebih besar bagi kesejahteraan kelompok yang kerap luput dari perhatian.
Tak hanya itu, ia menyoroti pentingnya program sosial seperti Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program-program ini, menurut Dr. Syahganda, bukan sekadar bantuan, tapi investasi sosial jangka panjang yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Dengan fondasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat lemah, kita punya peluang besar menjaga stabilitas dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, bahkan di tengah tantangan global,” tegasnya.
Meski demikian, Syahganda juga mengapresiasi kritikan para ekonom yang mempertanyakan validitas angka pertumbuhan.
“Pemerintah perlu terbuka terhadap kritik dan berharap data-data tersebut terbuka untuk divalidasi oleh berbagai pihak demi menjaga kepercayaan publik.” Demikian tegas Syahganda.
