Jakarta (ANTARA) - Serangan terhadap Iran oleh aliansi Amerika Serikat dan Israel menjadi titik balik sejarah yang memicu refleksi mendalam mengenai hakikat pertahanan nasional. Peristiwa wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei bukan sekadar benturan perangkat keras militer canggih, melainkan ujian ideologi, peran ulama, dan pertahanan nasional yang telah melembaga selama puluhan tahun dalam sebuah negara.
Doktrin Wilayatul Faqih telah menjadi fondasi teokrasi Iran sejak Revolusi 1979. Secara ideologis, konsep ini memberikan legitimasi religius absolut kepada pemimpin tertinggi sebagai wakil imam zaman, yang menyatukan otoritas spiritual dan politik. Ulama adalah rahbar, pemimpin tertinggi; legitimasi politik, moral, dan spiritual tertinggi. Rahbar adalah orang saleh, ahli ilmu, dan piawai. Karenanya, ia dihormati dan dipatuhi oleh semua rakyat.
Menelusuri sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, kita akan menemukan preseden yang sangat relevan untuk memahami dinamika antara ideologi, ulama, dan pertahanan nasional, sebagaimana yang terjadi di Iran. Masa lalu kita mengajarkan bahwa eliminasi terhadap figur puncak kepemimpinan malah gagal memadamkan api perlawanan rakyat. Ketika ulama dan pemimpin moral "diamputasi" oleh kekuatan kolonial, struktur perjuangan tidak lantas runtuh, melainkan bertransformasi menjadi energi kolektif yang lebih sulit dibendung oleh lawan.
Kita mulai dari memori Perang Jawa yang berlangsung sengit antara tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan besar yang mengguncang stabilitas Pemerintah Hindia Belanda di seluruh penjuru Jawa. Perang ini meletus pada tanggal 20 Juli 1825 hingga 1830. Sang Pangeran ditangkap melalui tipu daya dalam sebuah perundingan di Magelang pada 28 Maret 1830. Diponegoro diasingkan ke Manado dan kemudian ke Makassar, hingga ia wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Secara kalkulasi militer konvensional, perang tersebut dianggap berakhir dengan penangkapan pemimpin utamanya.
Hanya saja, secara moral dan sosiologis, perlawanan Diponegoro melahirkan memori kolektif yang abadi tentang perlawanan terhadap ketidakadilan dan penjajahan. Perlawanan Warok di Ponorogo dan sejumlah perlawanan lokal setelahnya telah berhasil membuat Belanda kerepotan.
Pola serupa kembali muncul dalam catatan sejarah Pemberontakan Petani Banten yang meletus pada 9 Juli 1888. Perlawanan ini digerakkan oleh para ulama karismatik, seperti KH Wasyid, yang didukung oleh tokoh-tokoh penting lainnya, seperti Tubagus Ismail dan Kiai Tubagus Achmad. Mereka memobilisasi rakyat perdesaan atas dasar ketidakpuasan terhadap sistem kolonial. KH Wasyid dan Tubagus Ismail gugur di medan peperangan. Sebanyak 11 pemimpin dan penggerak dihukum mati, sementara 94 ulama dan tokoh berpengaruh lainnya diasingkan serta dihukum kerja paksa.
Eksekusi dan pengasingan ini dilakukan Belanda, dengan harapan dapat memutus rantai kepemimpinan ulama di Banten, namun, tindakan represif ini justru memperkuat jaringan religius bawah tanah dan mempertebal solidaritas sosial masyarakat Banten yang terus bertahan, hingga masa Perang Kemerdekaan 1945. Para murid dan keluarga pejuang tetap memelihara nilai-nilai perlawanan yang muncul kembali pada saat melawan NICA di masa revolusi fisik.
Puncak dari peran strategis ulama dalam pertahanan nasional Indonesia terjadi pada masa awal kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945. Pada saat itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama Nahdlatul Ulama mencetuskan Resolusi Jihad di Surabaya. Fatwa ini menjadi dokumen krusial bagi kelangsungan Republik yang masih sangat muda. Dokumen tersebut menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, merupakan kewajiban setiap individu alias fardu ain bagi setiap umat Islam. Seruan religius ini membakar semangat perlawanan rakyat, yang kemudian memuncak dalam Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.
Di medan tempur, legitimasi religius bertransformasi menjadi energi mobilisasi massa yang kekuatannya setara dengan strategi militer modern. Pelajaran dari rangkaian sejarah Indonesia ini memberikan poin krusial bahwa ideologi yang telah meresap ke dalam kesadaran rakyat mampu melampaui batas fisik seorang figur.
Narasi sejarah ini menemukan resonansi yang kuat saat kita mengamati konflik di Timur Tengah pada 2026 ini. Kematian Ali Khamenei akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel memicu spekulasi global mengenai keruntuhan rezim. Khamenei, yang menjabat sejak 4 Juni 1989 menggantikan Ruhollah Khomeini, adalah simbol kontinuitas Revolusi 1979. Wafatnya pemimpin tertinggi justru diposisikan sebagai syahid dalam narasi kolektif. Hal ini tidak melemahkan mentalitas rakyat, melainkan memperkuat solidaritas internal.
IRGC memiliki struktur mandiri yang mencakup cabang darat, laut, udara, serta Pasukan Quds. Desain ini memastikan bahwa eliminasi terhadap figur puncak tidak akan melumpuhkan seluruh sistem pertahanan. Para komandan regional dibekali kemampuan untuk mengambil keputusan operasional secara mandiri, tanpa harus menunggu instruksi detail dari pusat.
Iran segera meluncurkan gelombang rudal balistik dan pesawat nirawak (drone) ke wilayah Israel, terutama menargetkan instalasi militer. Di Israel, rudal presisi menghantam Pangkalan Udara Nevatim, Tel Nof, dan markas komando Hakirya di Tel Aviv. Serangan juga meluas ke pangkalan Amerika Serikat di Irak (Al-Asad dan Harir), Qatar (Al-Udeid), Bahrain (Markas Armada ke-5), Kuwait (Ali Al-Salem), dan Uni Emirat Arab (Al-Dhafra), serta fasilitas logistik di Yordania.
Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Ribuan ranjau laut pintar, rudal antikapal pesisir (seperti Noor dan Khalij Fars), serta kawanan perahu cepat (swarm boats) milik IRGC yang sulit dideteksi radar konvensional disiagakan. Penutupan dilakukan di titik tersempit selat untuk memutus jalur navigasi kapal-kapal tanker. Untuk menghalau gangguan dari Angkatan Laut AS, Iran menggunakan sistem pertahanan udara berlapis dan kapal selam mikro kelas Ghadir yang mampu beroperasi di perairan dangkal.
Sementara itu, unit siber IRGC melancarkan serangan asimetris masif terhadap infrastruktur kritis di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar serta Bahrain. Operasi ini melumpuhkan sistem navigasi, jaringan listrik, dan sektor perbankan global guna memperparah krisis energi. IRGC memobilisasi Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina untuk meluncurkan serangan balasan terkoordinasi terhadap Israel. Hizbullah menghujani wilayah utara dengan rudal presisi untuk melumpuhkan pangkalan udara, sementara Hamas mengintensifkan perang gerilya darat. Strategi proxy ini bertujuan memecah konsentrasi pertahanan lawan dan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Irak serta Suriah.
Maka saat Ayatullah Ali Khamenei menyatakan: “Saya sudah tua, tubuh saya lemah, namun pertarungan ini bukan milik saya, ini milik pemuda Iran. Anda tidak melawan seorang pria, tetapi sebuah bangsa yang mempertaruhkan martabatnya,” Sang rahbar telah mempersiapkan semuanya selama 37 tahun memimpin Iran, dengan otoritas politik dan spiritual yang tinggi. Pada saat pemimpin tertinggi berpulang, "tombol" itu aktif dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
Ini sama halnya dengan yang terjadi pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia 1945–1949; komando-komando lokal bertindak berdasarkan kesepahaman tujuan meski komunikasi terbatas. Kekuatan sebuah bangsa ternyata terletak pada seberapa dalam ideologi dan keadilan meresap ke dalam nadi rakyatnya. Saat ulama berfatwa, maka santri bersama rakyat patuh dan tunduk, tanpa syarat. Semuanya berkreasi dan berkoordinasi untuk satu tujuan, agar fatwa tersebut dapat terlaksana.
Berkaca dari pelajaran sejarah dan keadaan Iran, saat ini, maka sudah selayaknya memosisikan ulama sebagai salah satu instrument of power dalam pertahanan nasional Indonesia. Mereka mungkin tidak bisa menggunakan senjata, tetapi legitimasi moral, spiritual, dan ideologi nasionalisme mereka sudah terbukti mampu mempersatukan dan mengonsolidasikan kekuatan elemen bangsa serta membentuk karakter patriotik yang loyal. Bahkan, saat sosoknya sudah tidak ada. Itulah warisan Diponegoro, KH Wasyid, dan KH Hasyim Asy’ari.
Dalam perspektif pertahanan nasional, ulama merupakan instrumen kekuatan strategis melalui otoritas moral yang mampu memobilisasi massa secara masif dan memperkuat ketahanan psikologis rakyat. Sebagai bagian dari doktrin Sishankamrata, peran ulama sangat krusial dalam melegitimasi bela negara sebagai kewajiban etis, sekaligus menjadi benteng utama melawan infiltrasi ideologi asing yang memecah belah bangsa.
Melalui diplomasi jalur kedua dan narasi persatuan, ulama mentransformasikan nilai agama menjadi kekuatan pertahanan nonfisik yang tangguh. Kehadiran mereka memastikan bahwa perjuangan kedaulatan bukan sekadar operasi militer, melainkan gerakan semesta yang berakar pada identitas budaya dan solidaritas nasional yang kokoh.
Pada akhirnya, sejarah mengingatkan kita bahwa setiap konflik selalu membawa harga kemanusiaan yang sangat mahal. Di sinilah diplomasi, kebijaksanaan, dan peran moral ulama menemukan relevansinya. Mereka bertugas bukan hanya untuk menggerakkan rakyat agar berjuang di masa krisis, tetapi juga mengingatkan kapan perjuangan harus diarahkan menuju perdamaian yang bermartabat bagi semua pihak. Inilah modal untuk menuju Indonesia Emas 2045.
*) Ngasiman Djoyonegoro adalah analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Penulis buku Sketsa Diplomasi dan Pertahanan Nasional Dalam Menghadapi Tatanan Dunia Baru
