Ketua DPRD Bogor ingatkan dampak sosial jalan tol angkutan tambang

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat Rudy Susmanto mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya memperhatikan aspek regulasi dan dampak sosial lingkungan atas pembangunan jalan tol khusus angkutan tambang.

"Saya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap target ini, namun penting untuk memastikan bahwa aspek-aspek regulasi dan sosial lingkungan juga diperhatikan dengan seksama," ujarnya di Cibinong, Bogor, Selasa.

Rudy mengungkapkan bahwa pembangunan jalan khusus angkutan tambang dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Karena itu, ia berharap, perencanaan jalan khusus angkutan tambang yang telah lama diharapkan masyarakat memperimbangkan hal kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat.

"Pentingnya dampak ikutan dari setiap pembangunan. Jalan khusus tambang ini, harus dapat mendorong peningkatan ekonomi bagi warga sekitar dan untuk kemajuan Kabupaten Bogor secara keseluruhan," kata Rudy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin meyakini bahwa penyediaan jalan tol angkutan tambang dapat menertibkan usaha pertambangan yang selama ini beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Burhan menjelaskan dengan adanya jalan tol tambang, jumlah tonase barang hasil tambang yang dibawa oleh truk dapat lebih mudah diawasi dan lebih terdata. Sehingga dapat menekan adanya kebocoran pajak.

"Jadi kan nanti setiap masuk ke jalan khusus itu, ada batas maksimal tonase yang dibawa. Sehingga sebesar itu lah yang harus dibayar pajaknya ke pemerintah," ungkap Burhan.

Kemudian, bagi pelaku usaha tambang maupun transporter, dapat lebih menghemat waktu dan biaya dalam perjalanan mengantar barang hasil tambang dari Bogor ke daerah tujuan, maupun sebaliknya.

"Jalan tambang itu nantinya berbayar. Tapi khusus hanya untuk truk. Jadi bebas macet untuk sampai tujuan. Nanti juga disiapkan rest area yang bisa dikelola Bumdes," ujarnya.

Pembangunan jalan tol sepanjang 11,5 kilometer yang menghubungkan Rumpin-Parungpanjang, Kabupaten Bogor, ini sempat terkendala perizinan, sehingga membuat rencana peletakan batu pertama pembangunan tol yang diagendakan berlangsung pada 27 Desember 2022 oleh Gubernur Jawa Barat terpaksa ditunda hingga sekarang.