Menko Polhukam dorong pekerja migran Indonesia gunakan hak pilih

Depok (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mendorong para pekerja migran Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

"Rugi besar kalau golput atau tidak menggunakan hak pilih, maka serukan memilih para calon presiden yang menurut para pekerja migran
mempunyai kepedulian terhadap pekerja migran tersebut," kata Mahfud Md ketika memberikan sambutan dalam acara Internasional Migrant Day di Depok, Rabu.

Menurut Mahfud Md, Indonesia menganut sistem pemilu yang membolehkan pemberian suara bersama 115 negara lainnya di dunia dengan diadakannya Panitia Pemilihan Luar Negeri.

Maka, lanjut Mahfud, para pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki hak dan difasilitasi dalam pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah siapkan lapas khusus narkoba dengan keamanan ekstra di Nusa Kambangan
Baca juga: Menkopolhukam menilai MK tidak berwenang ubah batas usia capres dan cawapres

Mahfud Md yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap upaya yang dilakukan Migrant Care bekerja sama dengan Inklusi dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pekerja Migrant Sedunia.

"Masukan-masukan dan kritik dari PMI, pendamping serta para aktivis sangat kami harapkan untuk terus disampaikan," katanya.

Mahfud mengatakan PMI merupakan penyumbang devisa negara Rp159,6 triliun per tahun yang merupakan sumbangan devisa kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas (Migas).

Meskipun kontribusi PMI sangat besar terhadap devisa negara, namun masih banyak masalah besar yang dihadapi oleh PMI, seperti ada PMI yang ingin dipulangkan sebanyak 511 orang, ada yang gagal berangkat sebanyak 185 orang.

Baca juga: Mahfud MD: Indonesia butuh generasi emas dari pesantren

Selanjutnya, adanya penipuan peluang kerja 134 orang, ilegal rekrut calon PMI sebanyak 115 orang, kasus gaji yang tak dibayarkan 106 orang. Ada kasus perdagangan orang sebanyak 60 orang, dan PMI dalam tahanan 25 orang.

Mahfud mengatakan laporan yang masuk sangat memprihatinkan ada yang ditahan di luar negeri, ingin pulang tidak bisa karena sudah ada kontrak dan lainnya.