Kapolres Sukabumi Kota imbau warga tidak mudah terprovokasi jelang pemilu

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setyawan Wibowo mengimbau kepada seluruh warga yang tinggal di wilayah hukumnya baik Kota maupun Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat agar tidak mudah terprovokasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kondisi politik sudah semakin memanas, maka dari itu kami meminta warga agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin merusak suasana kondusif daerah," katanya usai menghadiri Forum Group Discussion bersama unsur Forkopimda Kabupaten Sukabumi serta tokoh agama, masyarakat dan pemuda di Sukabumi, Selasa.

Menurut Ari, seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga suasana kondusif kamtibmas menjelang pemilu, jangan sampai karena tersulut provokasi sehingga mengganggu atau merusak keamanan, sebab yang dirugikan tidak hanya diri sendiri tetapi orang lain.

Baca juga: Polres Sukabumi gelar simulasi pengamanan pemilu 2024 jika terjadi situasi darurat
Baca juga: Waspadai kemungkinan aksi terorisme saat pemungutan suara

Seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif. Selain itu, jangan mau dipecah belah hanya karena perbedaan pandangan maupun pilihan politik.

Perbedaan pilihan pada pemilu merupakan hal biasa yang mencirikan demokrasi. Kemudian siapapun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin Indonesia lima tahun ke depan itu harus diterima oleh seluruh warga.

"Jangan sampai karena beda pilihan menimbulkan perpecahan, permusuhan ataupun perkelahian. Maka dari itu, jangan mudah terprovokasi dan selalu menyaring informasi dengan melakukan cek dan ricek antisipasi keberadaan berita hoaks," tambahnya.

Baca juga: TNI-Polri gelar simulasi pengamanan gangguan Pemilu

Ari mengatakan memasuki tahun politik, pihaknya mengajak untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Kegiatan FGD ini pun bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjaga suasana kondusif kamtibmas termasuk mencegah berbagai potensi gangguan kejahatan baik terorisme maupun kejahatan konvensional dan transnasional.