Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat mendukung model pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang saat ini berjalan dengan mengurangi seremoni, melainkan menambah keterampilan.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim, di Kota Bogor, Senin, mengatakan saat ini perlu ada revisi terhadap model-model dan jenis pelatihan yang diberikan oleh instansi terkait untuk menyesuaikan kebutuhan dunia bisnis yang berkembang.
Dedie menyampaikan, dunia usaha, tingkat ekonomi perkotaan memiliki perubahan yang dinamis.
Baca juga: Pemkot Bogor gandeng PNM berikan pelatihan usaha 1.000 wanita prasejahtera
"Kegiatan ke depan tidak saja normatif, seremoni, tapi tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja dan yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor," ujarnya.
Dedie memaparkan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor terus meningkat, bahkan berada di atas Provinsi Jawa Barat dan di atas rata-rata nasional.
Di Kota Bogor, kata dia, data di tahun 2022 pemkot setempat mengeluarkan sekitar 200 izin kafe, restoran serta beberapa hotel karena memang Kota Bogor bukan wilayah industri melainkan lebih kepada perdagangan dan jasa.
"Kemudahan membuka izin usaha ini harus diberikan. Namun tetap pada koridor aturan dan regulasi, karena itu Kota Bogor juga membuka mal pelayanan publik yang tujuannya di antaranya adalah untuk mempermudah pengusaha mengakses perizinan," kata Dedie.
Baca juga: Ikuti pelatihan proposal bisnis, milenial Sukanagara siap jalankan usaha pertanian
Dedie pun mengapresiasi kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan yang digagas pemerintah kota maupun masyarakat. Di antaranya workshop yang diinisiasi oleh Bedjo Santoso dengan tema 'Menggali Seni Barista Setengah Hari', di Hotel Ririn, Kota Bogor, Sabtu (7/10).
Workshop ini, kata Dedie, sejalan dengan upaya Pemkot Bogor yang juga terus melakukan peningkatan dan pengembangan terhadap sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi mereka-mereka yang sedang dalam masa mencari kerja.
Dedie menerangkan, di Indonesia saat ini kata Dedie ada sekitar dua juta orang lulusan sarjana baru, sedangkan peluang untuk masuk menjadi PNS hanya sekitar 200 ribu orang yang bisa terserap, kemudian selanjutnya pabrik dan sebagainya.
Baca juga: Pemkot Bogor dorong UMKM tingkatkan kapasitas pada platform digital
Untuk itu, yang juga harus dipikirkan oleh wilayah, provinsi dan pemerintah pusat adalah membuka peluang usaha baru yang juga bisa menyerap tenaga kerja.
"Jadi seperti kegiatan workshop ini juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kota Bogor, dimana saat ini pertumbuhan kafe dan resto meningkat yang juga harus didukung dengan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai di bidangnya," kata Dedie pula.
