Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengemukakan bahwa edukasi dan kolaborasi antarpihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders) menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan Jakarta bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
"Masih diperlukan komitmen dan langkah-langkah strategis untuk mencapai target 100 persen bebas BABS di seluruh wilayah DKI Jakarta," kata Nabilah saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Nabilah mengapresiasi peningkatan jumlah Rukun Warga (RW) yang telah bebas BABS. Namun, Nabilah menyebutkan, upaya untuk mewujudkan Jakarta bebas BABS harus terus diperkuat.
Baca juga: Jaksel butuh waktu lima tahun peroleh status Kota Stop BABS
Selain itu,diperlukan komitmen dan langkah strategis yang berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Hal ini tetap harus menjadi perhatian meskipun jumlah RW yang telah mencapai status bebas BABS terus bertambah," ujar Nabilah.
Menurut Nabilah, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Nabilah menyarankan beberapa upaya seperti memperkuat kampanye edukasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas lokal.
"Setop BABS bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga transformasi pola pikir dan perilaku masyarakat. Perkuat kampanye edukasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan serta komunitas lokal. Pendekatan berbasis komunitas sangat efektif," katanya.
Baca juga: Jaksel kejar target 80 persen tidak ada lagi warga yang BAB sembarangan
Selain itu, Nabilah mengatakan, upaya ini juga perlu dilakukan dengan menggandeng kolaborasi sektor swasta dan lembaga non-profit. Salah satunya dengan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
Nabilah juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan akses sanitasi bagi warga serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi secara berkala.
"Pengawasan dan pemeliharaan, membentuk tim pengawas di tingkat kelurahan untuk memastikan fasilitas sanitasi tetap berfungsi dan terawat dengan baik," katanya.
Baca juga: Pulau Seribu deklarasi Stop BABS di Pulau Kelapa
Pemprov DKI Jakarta terus mengkampanyekan dan memberikan edukasi stop BABS kepada warga melalui berbagai media demi tercapainya target 100 persen stop BABS pada 2025.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu berkampanye dan mengedukasi ke masyarakat dalam bentuk brosur (leaflet), video dan lainnya agar tidak ada lagi yang BABS," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Maryati Kasiman saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Dia mengatakan upaya mewujudkan target tersebut membutuhkan kolaborasi bukan hanya Dinas Kesehatan (Dinkes) semata, tetapi juga lintas sektor untuk membangun sanitasi dan publikasi.
