Disdik Purwakarta dukung penuh Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek

Purwakarta (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sangat mensukung Kurikulum Merdeka dari Kemendikbudristek karena sejak tahun 2015 telah mengimplementasikan dan menggelorakan pembelajaran dengan konsep seperti Kurikulum Merdeka. 

"Kami sangat bahagia menjalankan Kurikulum Merdeka. Jika diibaratkan bagi Purwakarta dan Kurikulum Merdeka ini seperti botol bertemu dengan tutupnya," kata Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta Purwanto di Purwakarta, Minggu. 

Purwanto menyampaikan hal itu terkait pelaksanaan workshop atau lokakarya mengenai Kurikulum Merdeka yang diadakan Kemendikbudristek di Purwakarta pada Sabtu (13/5), menghadirkan Plt Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Zulfikri, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, dan para guru.

Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di daerahnya, Purwanto mengatakan hal utama yang harus dilakukan adalah mengubah mental model para tenaga pendidik. 

Atas hal tersebut, Purwanto mengajak kepada para tenaga pendidik untuk melakukan evaluasi pembelajaran di sekolah masing-masing dengan rapor pendidikan, guna perbaikan pendidikan dan perencanaan perubahan berbasis data.

“Kebijakan dan sistem yang dikeluarkan Kemendikbudristek sudah luar biasa. Mari sempurnakan Kurikulum Merdeka dengan semangat," katanya. 

Melia Pratiwi, seorang Guru SDN 3 Sukasari, Purwakarta sangat terbantu dengan adanya Kurikulum Merdeka. 

Menurut dia, dalam Kurikulum Merdeka anak belajar sesuai fitrah. Implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan SDN 3 Sukasari dengan menerapkan kewirausahaan. 

Kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran kontekstual yang dirancang dengan prinsip penyederhanaan, fleksibilitas, dan berkeadilan serta berfokus pada pelayanan peserta didik. 

Plt Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Zulfikri, mengatakan, pada prinsipnya Kurikulum Merdeka memberikan ruang seluas-luasnya kepada guru untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik.

Dengan demikian, para peserta didik juga memiliki ruang yang seluas-luasnya dalam mengembangkan potensi.

“Kurikulum Merdeka dirancang dalam segala situasi, karena yang menjadi target bukanlah sarana dan prasarana atau urusan administrasi seperti kelengkapan dokumen maupun kepatuhan administrasi,” kata Zulfikri.

Dalam Kurikulum Merdeka, setiap peserta didik diibaratkan seperti benih dan tenaga pendidik sebagai petani, serta sekolah sebagai tempat persemaian. 

Untuk itu, pemerintah bertugas menyiapkan lahan atau habitat yang sesuai perkembangan anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai fitrah. 

“Melalui Kurikulum Merdeka, setiap anak akan menunjukkan potensi sehingga mendapatkan manfaat dan merasakan bahwa sekolah itu adalah membahagiakan. Dari situ anak bisa menikmati dan akhirnya mencintai belajar, sehingga akan tumbuh semangat belajar sepanjang hayat. Nilai itu yang ingin kita tumbuhkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku mendukung implementasi Kurikulum Merdeka yang menjadi kebijakan Kemendikbudristek. 

Menurut dia, hingga saat ini sebanyak 80 persen sekolah di Indonesia telah menggunakan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran.

"Ke depan, membutuhkan individu yang spesialis di suatu bidang. Jadi harus menyuguhkan sekolah yang tidak padat konten. Pengurangan kepadatan konten yang dilakukan dalam Kurikulum Merdeka ini sangat luar biasa,” kata Huda. 

Dari 30-40 persen konten yang dipangkas tersebut, katanya, dalam Kurikulum Merdeka dialihkan kepada kreativitas peserta didik serta refleksi dan inovasi bagi tenaga pendidik. 

"Peserta didik harus didekatkan pada berbagai persoalan dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga ide kreatif bisa dituangkan dalam karya, dan ini tidak ada pada kurikulum sebelumnya,” katanya.