Banyak prestasi, Relawan Projo apresiasi kinerja Kajati Kalbar Masyhudi

Jakarta (ANTARA) - Relawan Presiden Joko Widodo, Pro Jokowi (Projo) memberikan apresiasi kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat Dr Masyhudi, SH.MH, karena banyak prestasi yang telah diraih selama memimpin Kejaksaan di Kalimantan Barat.

Apresiasi Projo ini merujuk pada beberapa prestasi yang sudah diukir Masyhudi. Di antaranya lembga yang dipimpinnya meraih peringkat 1 penilaian kinerja 2021 pidana khusus satuan kerja dengan kinerja terbaik.

"Pak Masyhudi ini begitu luar biasa. Banyak prestasi dalam kinerjanya. Beliau pantas diapresiasi setinggi langit," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Projo Indramayu Agus dalam keterangannya, Jumat.

Tidak hanya itu, Kejati Kalbar juga meraih rekor Muri atas penayangan video mapping kantor terbesar dan terlama di Indonesia, dan juga penghargaan dari Menteri Sosial atas penanganan korupsi bansos.

Prestasi lain yang berhasil disabet pria kelahiran Semarang 17 Juni 1968 itu adalah penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penanganan korupsi di Kalimantan Barat tahun 2021. Kejati Kalbar juga meraih peringkat ke-3 satuan kerja penyerapan anggaran terbaik di Kalimantan Barat.

Menurut Agus, Projo juga menyebut Dr. Masyhudi SH., MH., sebagai sosok pemimpin yang sangat menginspirasi. Berada di mana pun kata dia, Masyhudi selalu menunjukkan prestasi terbaik.

Ia menyebutkan bahwa Masyhudi sebelumnya juga sangat sukses saat memimpin Biro Kepegawaian (Biropeg) Kejaksaan Agung RI. Ia berhasil menjadikan Biropeg Kejagung sebagai satu-satunya unit yang mengelola sumber daya manusia (SDM) yang mampu mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Di Biropeg Kejagung, Masyhudi juga berhasil membangun enam area perubahan di satuan kerja Biro Kepegawaian. Kerja nyata tersebut dilakukan sebagai kerja keras mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Adapun enam area perubahan itu di antaranya, Area Penataan Tata Laksana yang meliputi pembangunan sistem kerja, manajemen kerja maupun inovasi-inovasi yang mendukung kinerja yang terdiri dari pembenahan SOP seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh bagian.

Redesign Website meliputi pelayanan berbasis digital antara lain kanal e-ijin, yang merupakan fasilitas kepada pegawai Kejaksaan yang akan mengajukan ijin ke luar negeri secara on-line. Kemudian juga Informasi alur layanan maupun standar pelayanan, jadwal Diklat pada tahun berjalan, informasi beasiswa, pemberitaan kinerja Biropeg, kanal Reformasi Birokrasi yang memberitakan progres pembangunan zona integritas pada Biro Kepegawaian dan informasi rekrutmen CPNS, alur penerimaan CPNS hingga pengumuman CPNS secara transparan.

Bukan hanya itu, aktivasi media sosial berupa instagram, facebook, twitter dengan menampilkan kinerja dan informasi yang diperlukan, akses data pegawai secara on-line sehingga seluruh pegawai dapat mengakses data pribadinya melalui gawainya masing-masing sekaligus adanya E-mail pribadi dengan domain @kejaksaan.go.id dan pembuatan e-office berupa pembuatan aplikasi administrasi perkantoran yang memungkinkan alur distribusi adiministrasi menjadi terpantau dan lebih cepat serta mendukung administrasi secarapaperless.

Ditambah lagi ada area penataan sistem manajemen SDM yakni pengiriman SDM Biro Kepegawaian pada pelatihan-pelatihan kepegawaian modern, seperti Certified Human Resouces, Bimtek Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Berikutnya, Area Penguatan Akuntabilitas yakni pembenahan manajemen pelayanan dengan mengaplikasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, yang pada tanggal 31 Mei 2019, Biro Kepegawaian secara resmi telah menerima akreditasi ISO 9001:2015. Lalu ada Area Penguatan Pengawasan dan Area Peningkatan Pelayanan Publik.

Ia juga melakukan perubahan-perubahan di Biropeg Kejaksaan yang berfokus pada tata kelola pengembangan kompetensi pegawai utamanya dalam pemberian pelayanan pendidikan di lingkungan Kejaksaan RI. Beberapa pelayanan yang diberikan adalah dengan memfasilitasi pemberian beasiswa pendidikan formal kepada UNHAS, UNILA, UNPAD, UGM, UNAND, Beasiswa Eka Tjipta Foundation dan LPDP serta adanya kelas kerjasama UNDIP-Kejaksaan RI.

Saat Masyhudi memimpin Karopeg Kejaksaan RI juga memberikan pembekalan kepada 10 pegawai penerima beasiswa bahasa mandarin di Huaqio University China. Beasiswa bahasa Mandarin yang ada di Huaqio Univesity merupakan agenda tahunan dari Huaqio Univesity kepada 44 negara.

"Dalam pemberian layanan beasiswa saat itu sangat dirasakan betul manfaatnya, dikarenakan dari mulai pengumuman adanya beasiswa, seleksi hingga pengumuman kelulusan, tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada pegawai," katanya.

Untuk perkembangannya tidak saja pembenahan infrastruktur, namun peningkatan tata laksana juga ditunjukkan oleh Biropeg Kejaksaan secara serius dengan mengaplikasikan standar mutu ISO 9001:2015.
Pada tanggal 31 Mei 2019 ia telah melakukan serangkaian audit baik internal maupun eksternal, ICSM selaku lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional secara resmi memberikan sertifikat ISO 9001:2015 kepada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung.

Capaian Prestasi dan apresiasi ini tentunya sangat bermanfaat dalam mewujudkan Adhyaksa kelas dunia yang digagas oleh Masyhudi dan diharapkan terus berlanjut sehingga dapat diterapkan diseluruh Indonesia, khusunya dikalimantan barat. 

Selama memimpin Kejati Kalbar, Masyhudi juga sangat memperhatikan pemerintahan yang bersih (good goverment) dan berwibawa. Khususnya dalam menangani kasus-kasus di Kalbar, termasuk kasus pertanahan.

"Wujudkan tata laksana pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui peraturan menteri ATR/kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan," kata Masyhudi yang terus dijadikan panduan oleh insan-insan Kejaksaan di Kalbar.

"Menyikapi kasus-kasus pertahanan di Kalimantan Barat harus disertai dengan pemahaman tinggi oleh aparatur dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. Mulai dari pengkajian sampai prosedur penyelesaian berdasarkan sistem hukum yang berlaku," katanya.