Budi Arie siap dan legowo jika tidak dijadikan menteri di era Prabowo-Gibran

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengaku siap dan legowo jika nanti tidak terpilih sebagai salah satu menteri di jajaran pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak papa (tidak jadi menteri) santai saja. Legowo," kata Budi saat ditemui usai jumpa pers di kantor Menko Polhukam RI, Selasa.

Menurut Budi, sejauh ini seluruh jajaran Projo tetap mendukung Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Ini empat kiat Menkominfo bagi media untuk tetap eksis hadapi tren AI

Hal tersebut telah dilakukan Projo dengan mempromosikan Prabowo-Gibran selama masa kampanye berlangsung.

Budi yang saat ini sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika juga belum mendapatkan sinyal penunjukan dirinya untuk kembali menjadi menteri di pemerintah Prabowo-Gibran.

Sejauh ini, pihaknya dan jajaran menteri di kabinet masih terus bekerja membantu Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyelesaikan masa jabatan hingga Oktober 2024.

"Masih ada enam bulan tenang saja," kata dia.

Baca juga: Menkominfo : Persiapan implementasi Digital ID tuntas pada Februari 2024

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Baca juga: Menkominfo Budi lapor ke Presiden Jokowi telah tutup 400 ribu konten judi daring di Indonesia

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.