Jakarta (ANTARA) - PROJO Muda menyerukan agar pembangunan kesehatan perlu kembali di kelola langsung oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi krisis tenaga kesehatan di daerah perifer.
Wakil Ketua Umum DPP PROJO Muda Leecarlo Milano dalam keterangannya, Minggu mengungkapkan bahwa lulusan pendidikan dokter seluruh Indonesia berkisar 10-12 ribu setiap tahunnya dari sekitar 90an fakultas kedokteran. Mereka itu semua pasti anak-anak muda.
Carlo mengungkapkan bahwa dari sekian banyak dokter-dokter muda ini, mayoritas masih "mencari identitas" dan jati dirinya sebagai dokter dan prefer berkiprah di kota-kota besar. Hal ini yang membuat sebaran para dokter muda masih belum merata.
Pemerataan dan standarisasi kesehatan sendiri masih merupakan "pe-er" bagi setiap pemerintahan yang sedang berkuasa dan ingin berkuasa, sehingga diperlukan penguatan mulai dari pinggiran Indonesia. Tetapi upaya pemerataan ini masih terkendala oleh kebijakan otonomi daerah sehingga terjadi perbedaan layanan antar daerah.
Beberapa hal tersebut menjadi salah satu tantangan mengapa banyak dokter muda ini berpikir berkali-kali untuk mengabdi ke daerah. Semoga ini bisa menjadi concern bagi pemimpin bangsa ini ke depan.
Salah satu yang kami usulkan adalah mengembalikan agar untuk pembangunan sektor kesehatan, baik itu terkait sumber daya manusia dan infrastrukturnya dapat langsung di kelola oleh "pusat", pungkas Carlo yang juga dokter spesialis bedah anak ini.
Projo Muda menggelar kegiatan dialog publik yang diselenggarakan oleh PROJO Muda dengan judul Youth Voice Episode II: Minimnya Minat Dokter Muda Praktik di Desa antara Tantangan dan Solusi. Kegiatan ini dilaksanakan di sekretariat DPP PROJO, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Ketua Umum PROJO Muda Chandra menyampaikan bahwa saat ini PROJO Muda terus mengintensifkan sinergitas dengan berbagai komunitas anak muda sebagai upaya mengkawal potensi anak muda sebagai majority voters dalam Pemilu 2024.
Kegiatan public dialogue bersama dokter muda kali ini harapannya dapat menjadi perhatian bagi para calon pemimpin kita yang akan berlaga di Pemilu 2024. Karena ini menyangkut masa depan anak muda itu sendiri. Anak muda gak boleh diam, why me why now, anak muda harus berperan lebih aktif lagi karena ini menyangkut bagaimana kita mengakselerasi pengelolaan bonus demografi.
Ketua Panitia Galuh Nandya Carnetita yang juga sarjana kedokteran di Univeritas Kristen Indonesia (UKI) menyampaikan bahwa melalui diskusi interaktif ini, PROJO Muda berharap bahwa pandangan bagi dokter muda terhadap prospek mengabdi di daerah lebih terbuka lagi.
Semoga ke depan semakin besar minat bagi para dokter muda untuk bantu menyetarakan kesetimpangan SDM kesehatan yang tidak merata di daerah 3T, ungkap Galuh yang merupakan None Jakarte Timur Tahun 2022 ini.
Laura Betriz salah satu peserta yang hadir dalam diskusi tersebut mengungkapkan saya ingin tahu terutama sistem dan cara kerja dan pengalaman jika berpraktik di desa, karena saya salah satu orang yg agak ragu jika diarahkan berpraktik di desa.
Akses layanan kesehatan di Desa saat ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kesehatan masyarakat. Namun, saat ini sumber daya kesehatan terutama dokter masih kurang jumlahnya dan sedikit sekali yang berminat praktik di desa-desa.
Dokter-dokter saat ini cenderung bertumpuk dan banyak di kota-kota besar. Isu seputar keamanan, kesejahteraan maupun fasilitas merupakan hal yang dikeluhkan dokter muda saat menjalani praktik di desa.
Padahal Presiden Joko Widodo dalam salah satu misnya telah mengintruksikan percepatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) serta menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa narasumber seperti Febrian Rizky Arilya (Presiden ISMKI), Jihan Nurlela (Anggota DPD RI dari Lampung), Erick Ary Cawanta (Alumnus Pencerah Nusantara), dan Yusirwan Yusup (Ketua Umum IKABI). Kegiatan ini dibuka oleh Handoko (Sekretaris Jenderal DPP PROJO) dan Yudi A. Chandra (Ketua Umum DPP PROJO Muda).
Projo Muda: Pembangunan kesehatan perlu di kelola pemerintah pusat
Minggu, 2 Juli 2023 9:53 WIB