Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Keuangan negara-negara ASEAN menyiapkan respons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN di bawah keketuaan Malaysia.
Sri Mulyani menyatakan kebijakan AS itu meruntuhkan sistem perdagangan dunia berbasis aturan (rule based system), seperti World Trade Organization (WTO) dan Bretton Wood Institutions.
“Sistem yang sebenarnya diciptakan sendiri oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia II untuk menciptakan kemajuan ekonomi bersama, namun memicu relokasi pabrik/manufaktur keluar Amerika Serikat dan menciptakan pengangguran,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.
Sedangkan, kebijakan tarif resiprokal Trump memaksa setiap negara melakukan negosiasi langsung bilateral dengan AS.
China mengambil langkah melakukan retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian direspons kembali oleh AS dengan menaikkan tarif dagang hingga 125 persen.
Baca juga: Uni Eropa puji keputusan penundaan tarif AS sebagai kunci stabilitas ekonomi global
Baca juga: Peluang bertahan RI di era perang dagang AS dan China
“Kondisi Ini menimbulkan ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian global, diperkirakan akan menyebabkan pelemahan ekonomi dunia dan tekanan inflasi global,” ujar Sri Mulyani.
Dalam pertemuan itu, seluruh Menkeu ASEAN menjelaskan kondisi ekonomi terkini akibat kebijakan Presiden Trump, langkah menangani dan memitigasi resiko, serta upaya negosiasi dengan AS.
Menkeu RI menyatakan ASEAN dengan ukuran ekonomi mencapai 3 triliun dolar AS dan populasi di atas 650 juta penduduk memiliki potensi untuk makin bekerja sama erat menjaga dan memperkuat ekonomi regional.
Indonesia sendiri terus memperkuat ketahanan ekonomi dengan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi dalam negeri.
Baca juga: Sudah tepatkah sikap Indonesia merespons tarif Amerika Serikat ?
Di sisi lain, Indonesia juga melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional dan kepentingan bersama dunia.
“Ini merupakan mandat konstitusi, di mana Indonesia harus turut serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tegas Sri Mulyani.
Dia pun menekankan tim Kabinet Merah Putih telah mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan berbagai langkah menghadapi guncangan global tersebut.
