Petugas Bongkar 183 Lapak Liar Di Sukabumi

Sukabumi (Antara Megapolitan) - Ratusan lapak liar yang berdiri di lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jalur Lingkar Selatan Sukabumi dibongkar oleh petugas gabungan dari Satpol PP Kota Sukabumi bersama TNI dan Polri.

"Sebenarnya ada 209 lapak dan bangunan liar yang berdiri di lahan milik pemprov yang akan dibangun jalan Lingkar Selatan Sukabumi yang menghubungkan Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Cianjur," kata Seketaris Daerah Kota Sukabumi, Hanafie Zein di Sukabumi, Kamis.

Dikatakan, saat ini baru 183 unit lapak yang dibongkar pihaknya, sementara 26 bangunan lain belum dibongkar karena bangunannya sudah permanen, bahkan ada satu tempat hiburan malam (THM) yang sebagian bangunannya berdiri di lahan milik Pemprov Jabar.

Pembongkaran ini dilakukan karena permintaan dari pemprov yang akan kembali meneruskan pembangunan jalan tersebut, selain itu dengan banyaknya lapak yang berdiri secara ilegal tersebut jalan alternatif tersebut terlihat kumuh.

Sebelum dilakukan pembongkaran pihaknya juga sudah memberikan surat teguran kepada pemilik lapak untuk menertibkan atau membongkar sendiri lapak liarnya, namun mayoritas tidak mengindahkan teguran yang dilayangkan Pemkot Sukabumi hingga ketiga kalinya.

"Tidak ada alasan lagi bagi pemilik lapak liar, sehingga kami menginstruksikan untuk membongkarnya karena keberadaannya tersebut sudah mengganggu pembangunan," tambahnya.

Di sisi lain, Hanafie mengatakan ternyata lapak liar yang berdiri tersebut, mayoritas bukan warga Kota Sukabumi dan banyak pendatang dari daerah ini untuk mengadu nasibnya. Bahkan, ada juga warga dari Medan, Sumatera Utara dan Makasar, Sulawesi Selatan yang mendirikan lapak liar tersebut.

Sementara, salah seorang pemilik lapak liar, Dadang mengatakan dirinya baru tiga bulan berjualan di tanah milik Pemprov Jabar tersebut, dan tidak mengetahui adanya surat teguran dari pihak Pemkot Sukabumi untuk membongkar lapaknya.

"Saya belum tahu akan berjualan di mana, tetapi selama saya berjualan sama sekali tidak dipungut restribusi atau sewa oleh pihak pemerintah," katanya.