FISIP UI bentuk komite pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual

Depok (ANTARA) - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Prof Dr Semiarto Aji Purwanto menyatakan sudah membentuk komite pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

"Pembentukan komite untuk memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan FISIP. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam menghargai dan menghormati hak asasi manusia," kata Semiarto Aji Putranto dalam keterangannya, Selasa.

Ia mengatakan, konsep hak asasi manusia sudah masuk dalam materi perkuliahan Ilmu Hubungan Internasional dan Pascasarjana Antropologi Sosial di FISIP UI.

Baca juga: Sosiolog FISIP UI: Perlu ada kebijakan kontrol pendidikan pesantren
Baca juga: FISIP UI dukung BPS lahirkan satu data statistik kriminal Indonesia

Semiarto juga menyampaikan gagasannya untuk merancang Pusat Studi Hak Asasi Manusia dari perspektif sosial dan budaya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Aris Wahyudi mengatakan nilai-nilai HAM harus terus-menerus ditumbuhkembangkan dan diinternalisasi oleh Bangsa Indonesia.

"Saya berharap kesadaran dan pemahaman HAM di masyarakat khususnya mahasiswa bisa lebih baik, sehingga dapat memperkuat pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia bagi Bangsa Indonesia, agar para individu bisa berpartisipasi dan berkembang dalam pembangunan," ujarnya.

Baca juga: FISIP UI-Korlantas Polri bahas masalah kemacetan arus mudik dan dampak sosial kemanusiaan

Hal tersebut dikatakan Aris Wahyudi dalam kegiatan pengenalan Komnas HAM dan diskusi tematik Isu HAM di FISIP UI di Auditorium Mochtar Riady, Depok.

Aris mengatakan bahwa keberadaan Komnas HAM adalah dalam rangka mengembangkan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan HAM di Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, bahkan sampai ke nilai-nilai universal piagam PBB.

"Standar norma dan pengaturan, yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi, merupakan satu di antara delapan dari standar norma pengaturan yang dikembangkan oleh Komnas HAM," katanya.