Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto , di Kota Bogor, Senin (11/4), mengatakan, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2021 yang telah dibahas dan laporan dari masyarakat, program rumah tidak layak huni (RTLH) dinilai belum maksimal dan pembangunan infrastruktur masih belum berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Kami melihat program yang sudah dijalankan ini hanya untuk pencitraan saja, bukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya kami minta agar pembangunan di Kota Bogor merata ke seluruh wilayah, tidak hanya di pusat kota,” kata Iwan.
Menurut Iwan, Komisi III DPRD Kota Bogor juga menyoroti program pengembangan aplikasi Sosial Integrasi Data dan Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (Solid dan Sahabat). Iwan menekankan kepada Diskominfo Kota Bogor, untuk meningkatkan kinerja aplikasi tersebut.
Berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, aplikasi tersebut masih bermasalah dalam hal pendataan dan verifikasi data pencairan serta pendaftaraan program RTLH.
“Pemkot Bogor jangan hanya membuat aplikasi saja lalu lepas tangan. Saya ingatkan agar aplikasi ini bisa dikembangkan agar masyarakat yang menerima manfaat bisa merasakaan kehadiran aplikasi tersebut,” tegas Iwan.
Untuk itu, hasil rapat pembahasan LKPJ ini, disebutkan oleh Iwan akan dibuat menjadi rekomendasi komisi III dan nantinya akan diserahkan kepada tim Pansus LKPJ agar bisa dirumuskan menjadi rekomendasi bersama DPRD Kota Bogor. (ADV).
