Perdagangan manusia di Sukabumi disorot internasional

Sukabumi (Antara) - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyebutkan kasus perdagangan manusia atau Human Trafficking di Kabupaten Sukabumi saat ini sudah menjadi sorotan internasional.

"Banyak lembaga-lembaga yang datang ke Kabupaten Sukabumi dari berbagai negara baik dari Eropa maupun benua lainnya mencari informasi tentang kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kabupaten Sukabumi," kata Ketua P2TP2A Kabupaten Sukabumi, Elis Nurbaeti kepada Antara di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.

Menurut Elis, sorotan yang dilakukan oleh pihak internasional tersebut sebagai salah satu bentuk perhatian atas kasus perdagangan manusia, karena sampai saat ini Kabupaten Sukabumi merupakan daerah ketiga terbesar di Jawa Barat tentang masalah kasus perdagangan manusia.

Bahkan, sejak 2010 terjadi 118 kasus perdagangan manusia dengan jumlah korban sebanyak 121 wanita dan mayoritas korbannya adalah wanita di bawah umur untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial maupun pekerja di tempat hiburan malam yang tugasnya melayani tamu lelaki hidung belang.

Dari pantauan pihaknya, para korban perdagangan manusia biasanya dikirim ke beberapa daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Selain itu para korban juga dikirim ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darusalam.

"Tingginya kasus perdagangan manusia di Kabupaten Sukabumi tidak lagi disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi tren masyarakat yang konsumtif sehingga banyak diantara masyarakat yang mudah tertipu dengan bujuk rayu para calo yang menjanjikan penghasilan yang besar," tambahnya.

Untuk menekan jumlah perdagangan manusia pihaknya juga menggandeng beberapa instansi dan lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun internasional. Bahkan sudah ada beberapa LSM internasional yang melakukan penelitian sekaligus belajar ke P2TP2A Kabupaten Sukabumi dalam rangka menekan angka perdagangan manusia.

Lanjut Elis, untuk memberantas kasus ini perlu dukungan dari seluruh pihak dan anggaran yang cukup besar karena untuk menjemput korban perdagangan manusia yang berada di luar daerah membutuhkan biaya yang tinggi. Bahkan, pihaknya pernah ke Malaysia ternyata cukup banyak warga Kabupaten Sukabumi yang menjadi korban perdagangan manusia, tetapi untuk memulangkannya harus ditebus.

"Kami juga sudah melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Sukabumi dan pihak legislatif setuju akan membantu menambah anggaran untuk pemberantasan perdagangan manusia," kata Elis.