Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Probolinggo memperkuat pengendalian vektor penyakit demam berdarah dengue (DBD) di daerah itu.
"Hingga akhir Desember 2025, kami mencatat DBD mencapai 1.667 kasus yang tersebar di 24 kecamatan," kata Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo Hariawan Dwi Tamtomo dalam keterangannya di kabupaten setempat, Selasa.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius di Kabupaten Probolinggo.
"Berdasarkan data, kasus DBD tertinggi terjadi di Kecamatan Paiton dengan jumlah 202 kasus. Sementara itu, kasus terendah tercatat di Kecamatan Sumber dengan 4 kasus sepanjang 2025," katanya.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Probolinggo Nina Kartika mengatakan DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Tingginya kasus DBD tidak lepas dari masih banyaknya tempat perkembangbiakan nyamuk di lingkungan masyarakat.
Baca juga: Sulbar tingkatkan kewaspadaan penyakit saat musim hujan
Baca juga: Vaksin dengue sebagai ikhtiar baru lindungi anak dari DBD
Baca juga: Wagyb Rano : Musim pancaroba, warga Jakarta diimbau waspada DBD
“Penyakit DBD itu terjadi karena masih ditemukan banyak sarang nyamuk Aedes aegypti di lingkungan sekitar, baik di luar maupun di dalam rumah" tuturnya.
Ia mengatakan, genangan air yang tidak terkelola dengan baik menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak, kemudian perubahan cuaca dan perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan turut mempengaruhi peningkatan kasus DBD.
“Upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan semata, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Sebagai langkah penanggulangan, lanjut dia, Dinkes Kabupaten Probolinggo telah melakukan berbagai upaya strategis dan terpadu, salah satunya dengan penguatan lintas sektor dalam pengendalian DBD di tingkat Kabupaten Probolinggo dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa hingga masyarakat.
“Kami terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pengendalian DBD berjalan optimal. Selain itu, penguatan tata laksana kasus juga kami lakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit," ujarnya.
