Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menetapkan arah pembangunan tahun 2026 melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) yang fokus pada sektor kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam forum sidang paripurna DPRD Kabupaten Bekasi berkaitan penetapan KUA dan PPAS sebagai dasar penyelarasan postur anggaran dengan visi misi pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat.
"Arah pembangunan 2026 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur," katanya di Cikarang, Senin.
Pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah program sosial yang berpihak pada masyarakat, seperti insentif bagi guru mengaji kampung Rp300 ribu per-bulan, bantuan anggaran kematian untuk warga kurang mampu hingga kenaikan insentif RT dan RW dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah.
Ade mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan menghadapi pemotongan dana transfer dari pusat lebih dari Rp600 miliar pada tahun depan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Bekasi untuk memperkuat inovasi pendapatan daerah.
"Kami berkoordinasi dengan legislatif agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan. Saya minta Bapenda untuk berinovasi, apakah melalui perda baru yang dapat menarik retribusi atau dengan memanfaatkan aset daerah secara produktif," katanya.
Bupati juga menekankan penting efisiensi penggunaan anggaran, termasuk realisasi janji kampanye dengan mengarahkan anggaran hibah ke sektor pembangunan dasar masyarakat.
"Hibah-hibah kita efisiensi dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, seperti pendidikan dan kesehatan," katanya.
Dirinya menegaskan seluruh arah pembangunan dan penganggaran 2026 telah diselaraskan dengan visi dan misi pemerintah daerah melalui koordinasi bersama legislatif guna memastikan keseimbangan antara kebutuhan dasar masyarakat dengan keberlanjutan fiskal daerah.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif, kami optimistis pembangunan Bekasi 2026 akan lebih terarah, berkeadilan dan berkelanjutan," kata dia.
