Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan relaksasi jam operasional truk tambang di Parungpanjang dan sekitarnya selama proyek perbaikan jalan berlangsung di wilayah timur Kabupaten Bogor.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto usai rapat koordinasi penanganan konflik akibat operasional truk tambang yang dipimpin langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto di Pendopo Bupati, Cibinong, Jumat.
Relaksasi diberlakukan karena sejumlah ruas jalan strategis sedang diperbaiki secara bersamaan oleh Pemkab Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi itu membuat kapasitas jalur menurun signifikan dan berpotensi menimbulkan kemacetan parah.
Truk kosongan diizinkan melintas pada pukul 09.00–11.00 WIB dan 13.00–16.00 WIB. Sementara truk bermuatan hanya dapat beroperasi malam hari mulai pukul 22.00–05.00 WIB.
“Relaksasi ini berlaku sementara sampai Desember, menyesuaikan masa pembangunan jalan. Kalau tidak diatur, semua kendaraan bisa menumpuk dan lumpuh,” kata Bayu.
Ia menambahkan, jalur yang sedang diperbaiki tidak dikerjakan satu lajur penuh, melainkan bergantian kiri-kanan sehingga membuat ruas lebih sempit.
“Kalau dibuka penuh untuk truk isi dan kosong, akan terjadi stuck yang mengganggu masyarakat,” ujarnya.
Relaksasi juga diputuskan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Jembatan Leuwiranji yang sebelumnya menjadi jalur alternatif ditutup total karena hasil kajian Dinas PUPR menyatakan tidak layak dilintasi kendaraan berat.
“Kalau dipaksakan tetap digunakan, risikonya fatal. Jembatan bisa ambruk dan menimbulkan korban. Karena itu diarahkan ke jalur utama Parungpanjang,” jelas Bayu.
Dinas Perhubungan menyiagakan personel tambahan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan. Untuk penindakan terhadap pelanggaran, Dishub berkoordinasi dengan kepolisian.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyebut pembangunan ini merupakan bagian dari 13 ruas yang diperbaiki secara paralel.
“Ada sekitar 17 kilometer yang dikerjakan, enam kilometer di antaranya oleh provinsi. Maka relaksasi jam siang menjadi solusi sementara,” katanya.
Menurut Ajat, tanpa relaksasi siang hari, antrean panjang truk tambang dapat menghambat mobilitas warga.
“Kalau menumpuk semua, ekonomi masyarakat bisa lumpuh. Karena itu dicari titik kompromi dengan pengaturan jam,” ujarnya.
Relaksasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan pengusaha tambang dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah menegaskan aturan tersebut bersifat sementara, dan setelah perbaikan selesai jalan akan kembali mengikuti Peraturan Bupati yang berlaku penuh.
“Yang paling penting adalah keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat tetap terjaga sampai pembangunan selesai,” pungkas Ajat.
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengatakan kepolisian siap membantu pengamanan di lapangan.
“Kami akan menurunkan personel di titik-titik rawan agar situasi tetap terkendali,” katanya.
