Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Rudy usai rapat koordinasi tindak lanjut hasil audit di Sekretariat Daerah Cibinong, Selasa, menjelaskan bahwa masih ada 16 sekolah di Kabupaten Bogor, yang mendapat pengamatan serius dari BPK, terutama dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Rudy mengapresiasi para kepala sekolah yang telah bekerja dengan baik dalam pengelolaan keuangan di sekolah, mengingat temuan BPK pada tahun 2024 menurun drastis dibanding tahun 2023 yang mencapai 129 sekolah.
"Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, para guru yang terkadang sudah bekerja dengan baik masih dianggap salah, apalagi kerjanya salah. Kita butuh guru, kepala sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik putra-putri kita," kata Rudy.
Dalam proses audit BPK ini, Rudy Susmanto ingin adanya deteksi dini terhadap dugaan penyimpangan keuangan daerah tahun 2024 agar bisa diselesaikan secepat mungkin, terutama jika berkaitan dengan administrasi keuangan.
"Yang menyangkut administrasi, kita minta tindak lanjutnya sekarang. Sehingga secara administrasi tidak ada temuan. Kita punya komitmen bersama supaya kita mendapat WTP dan mengembalikan kepercayaan publik kepada Pemkab Bogor bahwa kita ingin mengembalikan tata kelola pemerintahan yang bersih bebas KKN," tegas Rudy.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan keuangan daerah telah melalui berbagai fase, termasuk pencapaian enam kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga tahun 2020.
Namun, dalam empat tahun terakhir (2021–2024), Pemerintah Kabupaten Bogor hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Ini adalah momentum bersama. Kita ingin kembali meraih predikat WTP, tapi dengan cara yang benar, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Dua hari terakhir proses pemeriksaan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” jelas Rudy.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak bisa dicapai hanya oleh pimpinan daerah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh unsur birokrasi, termasuk SKPD, BUMD, para camat, lurah, dan kepala desa.
“Kami ingin Pemerintah Kabupaten Bogor ke depan berjalan dengan sehat, menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Saya dan Pak Ade Ruhandi tidak bisa membangun sendiri. Kita butuh dukungan dari seluruh pihak, terutama dari internal pemerintah,” katanya.
Baca juga: Bupati Bogor: Audit BPK momentum kembalikan kepercayaan publik
Baca juga: Bupati Bogor selaraskan arah kebijakan dengan Pemprov Jabar susun RKPD 2026
