Karawang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi izin kegiatan tambang pabrik semen, PT Mas Putih Belitung, di wilayah Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang.
"Kami akan evaluasi. Jika nanti dalam evakuasi melanggar undang-undang, dicabut izin kegiatan tambangnya," kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikutip usai meninjau lokasi pertambangan di wilayah Karawang, Kamis.
Gubernur meninjau lokasi tambang tersebut setelah warga berunjuk rasa menolak kegiatan tambang itu, karena titik lokasi tambang oleh PT Mas Putih Belitung yang merupakan anak perusahaan PT Juishin Indonesia itu berada di kawasan karst.
Selain akan mengevaluasi kegiatan tambang PT Mas Putih Belitung, dalam kunjungannya ke wilayah Karawang selatan itu Dedi juga menyoroti polusi udara akibat pembakaran batu kapur yang dilakukan oleh masyarakat.
Baca juga: DPRD Karawang: Tambang pabrik semen melanggar
Pembakaran batu kapur itu menjadi perhatian gubernur karena mengakibatkan asap hitam tebal. Kondisi itu dinilai mencemari lingkungan dan bisa mengganggu kesehatan masyarakat setempat.
Informasi dari pemerintah desa setempat, terdapat puluhan lubang pembakaran batu kapur yang dilakukan oleh masyarakat.
Kegiatan pembakaran batu kapur yang mengakibatkan kepulan asap hitam itu diakui oleh pemerintah desa setempat tak berizin.
Atas kondisi itu, gubernur mengajak pemerintah desa dan warga menjaga komitmen bersama untuk memperbaiki lingkungan.
Ia mengajak perangkat desa aktif mengawasi agar tidak ada lagi pencemaran lingkungan atau polusi udara akibat pembakaran batu kapur yang menimbulkan kepulan asap pekat hitam hingga mengganggu pengendara yang melintas di jalan raya.
Baca juga: Bupati Karawang Tolak Izin Tambang Pabrik Semen
"Seluruh kerusakan lingkungan (di wilayah Karawang selatan) harus dibereskan," katanya.
Dedi menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa ketentuan dan peraturan perundangan-undangan harus ditegakkan secara adil, berlaku bagi setiap kalangan.
Jadi jika kegiatan tambang yang dilakukan oleh pengusaha melanggar ketentuan perundangan, tentu akan diberi sanksi. Begitu juga kegiatan pembakaran batu kapur yang mengakibatkan polusi udara, tentu perlu ditindaklanjuti juga.
