Kabupaten Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Jawa Barat Sastra Winara mendukung Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk membongkar fakta-fakta mengenai perilaku empat kepala desa yang diduga meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pihak swasta.
Menurut Sastra, penyampaian fakta-fakta tersebut ke publik agar tidak ada lagi kepala desa atau kades yang melanggar hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
"Kemarin sudah disampaikan oleh pak bupati bahwa akan dicek lagi, akan dikroscek kebenarannya seperti apa, tentu kita mendukung pak bupati bagaimana, jangan sampai nanti ada dari kita yang dianggap kurang baik," ujar Sastra di Cibinong, Minggu.
Sastra mendukung apa pun tindakan yang dilakukan pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan demi terciptanya situasi kondusif di Bumi Tegar Beriman.
"Kami, DPRD Kabupaten Bogor, mendukung pemerintah daerah untuk supaya jelas, terang, seperti apa kronologinya dan tidak ada yang dirugikan," kata Sastra.
Baca juga: Bupati Bogor kerahkan Tim Saber Pungli untuk periksa empat kades minta THR
Baca juga: Tim Satgas Saber Pungli Jabar minta UPP Kabupaten Bogor tidak pasif
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengerahkan Tim Saber Pungli untuk memeriksa empat orang kepala desa yang diduga meminta THR ke perusahaan-perusahaan di wilayahnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang kepala desa itu berasal dari Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung; Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari; Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal; serta Desa Cicadas, Kecamatan Gunungputri.
Rudy menegaskan bahwa jika perbuatan para kades tersebut tergolong tindak pidana, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak segan menyerahkannya kepada Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti.
"Segala hal yang berbau premanisme kita pun menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kita pun sudah menetapkan Peraturan Bupati terkait Satgas Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Bogor, maka segala tindak premanisme di Kabupaten Bogor, kita akan berantas bersama-sama dengan forkopimda," tegasnya.
