Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025 secara masif guna menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.
"Saya kira pemerintah daerah harus proaktif menyosialisasikan SPMB yang baru agar para orang tua murid memahami proses tahapan yang harus dilalui dalam mendaftarkan putra-putri mereka ke sekolah di tahun ajaran baru mendatang," kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dia mendorong agar pemda segera menetapkan sejumlah persyaratan dari setiap jalur SPMB yang tersedia sehingga para wali murid dan calon murid baru dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.
Namun, dia mengingatkan sejumlah persyaratan pada setiap jalur yang disediakan tersebut wajib diterapkan pemda secara transparan.
Baca juga: Disdikbud Mukomuko minta sekolah kreatif terima peserta didik baru sesuai Sistem Penerimaan Siswa Baru
Baca juga: Mendikdasmen pastikan aturan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru segera terbit
Baca juga: SPMB, langkah besar reformasi pendidikan Indonesia yang lebih berkeadilan
Anggota Komisi X DPR RI itu pun berharap kebijakan yang diterapkan pada SPMB 2025 dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang tersedia.
Menurut dia, dengan semakin banyak anak bangsa yang mengenyam pendidikan maka peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional akan semakin besar.
"Tentu saja, dengan kualitas SDM yang meningkat akan mendorong daya saing anak bangsa di tingkat global akan semakin baik," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya telah menetapkan empat jalur dalam kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan diterapkan mulai Tahun Ajaran 2025/2026.
Adapun keempat jalur dalam kebijakan SPMB ini meliputi jalur domisili; jalur prestasi yang meliputi prestasi akademik, non akademik dan kepemimpinan; jalur afirmasi; dan jalur mutasi, yang memiliki persentase kuota minimal di setiap jenjang pendidikan.
