Istanbul (ANTARA) - Palestina memperingatkan tentang konsekuensi yang sangat buruk dari keputusan rezim zionis biadab Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dilanda perang serta menyerukan tekanan terhadap Tel Aviv untuk memastikan aliran bantuan yang berkelanjutan.
Pemerintah Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Minggu, hanya beberapa jam setelah berakhirnya fase pertama dari gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (2/3) Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan keputusan Israel akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan, terutama selama bulan suci Ramadhan.
Kementerian tersebut dengan tegas mengecam politisasi bantuan dan penggunaannya sebagai alat pemerasan.
“Tindakan seperti ini hanya memperdalam penderitaan lebih dari dua juta warga Palestina yang sudah mengalami genosida dan pengusiran,” katanya.
Kementerian itu menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tanggung jawab dan menekan Israel agar mengizinkan aliran bantuan yang berkelanjutan ke Gaza serta mencegah Tel Aviv menggunakan kelaparan sebagai senjata untuk memajukan agenda politiknya.
Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengecam penghentian bantuan sebagai pemerasan murahan, kejahatan perang, dan pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata.
Fase pertama kesepakatan gencatan senjata yang berlangsung enam minggu, yang mulai berlaku pada 19 Januari, secara resmi berakhir pada tengah malam Sabtu. Namun, Israel belum menyetujui untuk melanjutkan ke fase kedua dari perjanjian tersebut guna mengakhiri perang di Gaza.
Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, berupaya memperpanjang fase pertukaran awal guna mengamankan pembebasan sebanyak mungkin sandera Israel tanpa memberikan imbalan apa pun atau memenuhi kewajiban militer dan kemanusiaan dari perjanjian tersebut.
Hamas menolak untuk melanjutkan dengan kondisi tersebut dan bersikeras agar Israel mematuhi ketentuan gencatan senjata serta segera memulai negosiasi untuk fase kedua yang mencakup penarikan penuh Israel dari Gaza dan penghentian total perang.
Keputusan kepala otoritas rezim zionis biadab Israel Benjamin Netanyahu untuk melarang masuk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza merupakan kejahatan perang sekaligus pelanggaran langsung terhadap perjanjian gencatan senjata, kata Hamas pada Minggu (2/3).
"Keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan merupakan aksi pemerasan terang-terangan, kejahatan perang sekaligus pelanggaran berat terhadap perjanjian gencatan senjata. Mediator dan komunitas internasional harus menekan otoritas pendudukan agar menghentikan aksi mereka yang bersifat menghukum dan tidak bermoral, yang menargetkan lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza," kata Hamas mengenai gencatan senjata 42 hari yang berakhir Sabtu (1/3).
Kelompok perjuangan Palestina itu menuding Netanyahu berupaya memanfaatkan perjanjian gencatan senjata untuk mempromosikan kepentingan politik mereka sendiri sambil mengorbankan nyawa para sandera Israel yang masih ditahan di Gaza.
"Klaim ... soal pelanggaran Hamas terhadap gencatan senjata tidak berdasar dan menyesatkan, klaim itu bertujuan untuk menutupi pelanggaran sistematis harian [Israel] terhadap perjanjian tersebut, yang telah menewaskan 100 lebih warga Gaza dan mengacaukan implementasi protokol kemanusiaan sehingga memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza," kata Hamas.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan kepada Israel dan Hamas agar senantiasa "menahan diri" menyusul berakhirnya masa kesepakatan gencatan senjata tahap pertama.
Dalam pernyataan yang disampaikan juru bicaranya itu, Sabtu, Guterres menegaskan pentingnya mencegah peperangan kembali pecah karena dapat menimbulkan konsekuensi "mengerikan".
"Enam pekan terakhir ini telah memberi keamanan yang rentan namun penting, sehingga memberi sedikit kelegaan bagi rakyat Palestina maupun Israel," sebut pernyataan tersebut.
Sekjen PBB mendorong semua pihak agar berupaya mencapai gencatan senjata fase selanjutnya seraya menegaskan bahwa gencatan senjata permanen dan pembebasan seluruh sandera adalah penting bagi mencegah eskalasi.
"Sekretaris Jenderal terus mendorong pembebasan seluruh sandera secara bermartabat sesegera mungkin dan tanpa syarat," sebut pernyataan itu.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan dan keselamatan rakyat sipil, pekerja kemanusiaan, dan orang-orang lainnya yang harus dilindungi.
Lebih lanjut, Sekjen PBB mendesak supaya segera dilakukan deeskalasi ketegangan di Tepi Barat yang diduduki Israel.
"PBB siap mendukung seluruh upaya tersebut," sebut pernyataan PBB itu.
Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan sejak pertengahan Januari lalu menghentikan sementara perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.360 warga dan mengakibatkan kehancuran besar di wilayah kantong Palestina tersebut.
Sementara, kelompok Hamas pada Sabtu menyatakan bahwa Israel masih belum memulai negosiasi untuk pelaksanaan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Dalam pernyataannya kepada Anadolu, Juru Bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan komitmen pihaknya terhadap "implementasi semua tahap kesepakatan" gencatan senjata.
Hamas sepenuhnya siap memulai pembicaraan untuk tahap kesepakatan gencatan senjata selanjutnya, kata dia.
Qassem juga menegaskan bahwa "upaya Israel menuntut konsesi politik atau mendorong perubahan kesepakatan tidak akan berhasil."
Sumber: Anadolu, Sputnik-OANA
Baca juga: Hamas: Larangan masuk bantuan ke Gaza kejahatan perang
Baca juga: Gencatan senjata berakhir, PBB desak Israel-Hamas "tahan diri"
Baca juga: AS usulkan rencana baru gencatan senjata sementara di Jalur Gaza selama bulan Ramadhan
