Depok (ANTARA) - Analis politik dari Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menilai ke depan kekuatan partai politik akan terpolarisasi dalam bentuk yang tidak jauh berbeda dengan saat ini.
"Apabila koalisi partai politik pendukung pemerintahan yang sudah kuat dan dominan hari ini akan terus berlangsung dalam tahun-tahun yang akan datang, bukankah itu menjadikan dorongan terhadap merger partai atau partai dominan," kata Aditya Perdana di Depok, Minggu.
Ia mengatakan tentu hal ini tidaklah baik dalam pembangunan demokrasi Indonesia saat ini yang semakin rapuh.
Koalisi permanen tentu punya harapan untuk memuluskan arah dan garis pemerintahan yang sejalan antara presiden dan DPR.
"Masalahnya adalah Indonesia menganut sistem presidensial yang menunjukkan kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak harus berasal dari partai yang sama," kata dosen politik UI tersebut.
Sebaliknya, sistem parlementer memungkinkan koalisi yang dimaksud. lalu, apakah koalisis permanen tersebut harus merubah sistem pemerintahan.
Ia menjelaskan dalam tradisi pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan pemilihan langsung paska 2004, hampir semua partai politik selalu menyatakan keengganan untuk menjadikan bentuk koalisi pemerintahan yang dibangun adalah tidak sementara alias permanen.
Argumennya adalah koalisi hanya sebatas pilpres, paska pilpres tidak ada yang disebut koalisi pemerintahan, tetapi mereka menyebut hanya mendukung pemerintahan.
Argumen ini memungkinkan parpol untuk bergerak ke sana kemari dalam dukungan politik yang memberi benefit bagi kehadiran mereka di koalisi. "Jadi tidak perlu berkoalisi secara tetap," katanya.
Namun apabila koalisi pendukung Presiden Prabowo bergerak untuk tetap, bagaimana parpol merefleksikan pernyataan yang kerapkali disampaikan soal yang bersikap mendua.
Sistem partai politik kita adalah betul multipartai dengan beragam bentuk dan ideologi yang menyertai.
"Saya sangat percaya kehidupan multipartai yang dinamis ini mencerminkan representasi dinamika kelompok-kelompok di masyarakat kita," kata Aditya Perdana yang juga Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting.
Baca juga: Surya Paloh: Koalisi permanen usulan baik
Baca juga: Prabowo minta KIM Plus permanen sampai 2029
