Jakarta (ANTARA) - Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dan pihak kepolisian Malaysia (PDRM) akan melaksanakan penyelidikan internal atas kasus penembakan yang dilakukan personel APMM terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada 24 Januari lalu.
Penyelidikan tersebut juga akan mencari tahu apakah telah terjadi pelanggaran prosedur dan hukum oleh personel APMM, demikian menurut Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail pada agenda peringatan 20 tahun APMM di George Town, Penang, Sabtu (15/2).
Meski mengakui personel APMM kala itu menghadapi situasi yang mengancam nyawa, Saifuddin menegaskan bahwa prosedur standar penggunaan senjata api harus tetap dipatuhi dalam situasi tersebut.
“Ketika radar mendeteksi aktivitas mencurigakan, bagaimana APMM menilai situasi tersebut ketika mereka bertugas pukul 3 pagi di tengah gelapnya lautan?” kata Menteri Saifuddin.
Penyelidikan internal pihak kepolisian di tahap awal mendapat operasi APMM tersebut dilancarkan beberapa hari setelah ditemukan keterkaitan kasus tersebut dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Saifuddin memastikan penyelidikan tersebut akan menilik dugaan pelanggaran hukum lain, seperti UU Senjata Api 1960 dan UU Anti-Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007.
Baca juga: Menteri P2MI sebut PMI korban penembakan, satu masih koma, satu relatif baik
Baca juga: Menlu RI desak investigasi menyeluruh atas insiden penembakan WNI