Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecek pangkalan LPG 3 kilogram (kg) di Jakarta, Kamis, guna memastikan tidak ada lagi antrean masyarakat yang hendak membeli LPG 3 kg.
Dia mengecek dua titik pangkalan yang berada di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya, Jakarta, yang berlokasi 2,3 kilometer dari Kompleks Parlemen. Dua lokasi pangkalan itu pun jaraknya cukup berdekatan.
"Kebetulan sekali lewat dari DPR, kemudian yang kedua memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum, karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrean dari masyarakat," kata Dasco saat mengunjungi lokasi.
Baca juga: Tanjungpinang terbitkan rekomendasi operasional pangkalan elpiji
Baca juga: Polda Jateng ungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi di Purworejo
Adapun pangkalan yang dikunjungi pertama yakni pangkalan atas nama Rizky Yulianto, dan yang kedua atas nama Kevin Alesandro. Dasco berkunjung ke pangkalan tersebut bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian.
Mereka pun sempat berbincang dengan para pemilik toko atau pangkalan LPG 3 kg tersebut, baik mengenai masalah suplai, harga, hingga distribusi LPG 3 kg ke sub-pangkalan.
"Kita dengar sendiri, dari pemilik pangkalan maupun sub-pangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke sub-pangkalan, maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar," tutur dia.
Baca juga: Menteri ESDM pastikan UMKM tetap dapat LPG 3 kg dengan harga terjangkau
Dari pengecekan itu, dia mengatakan bahwa pangkalan tersebut menjual LPG 3 kg seharga Rp16 ribu per tabung, sedangkan di tingkat sub-pangkalan dijual seharga Rp19 ribu per tabung. Di dekat pangkalan itu pun sudah ada dua warung yang terdaftar sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg.
"Mudah-mudahan bisa begini terus," ucap dia berharap.
Nantinya, kata dia, akan ada tim yang turun untuk melakukan sosialisasi kepada warung pengecer untuk mendaftar sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg. Menurutnya mekanisme pendaftaran maupun hal lainnya masih dirumuskan oleh pemerintah.
