IPB Berperan Dalam Regional Conference On Consumer Protection (RCCP) Di India

Bogor (Antara Megapolitan) - Regional Conference on Consumer Protection (RCCP) tanggal 26-27 Oktober 2017 secara historis merupakan pertemuan pertama terkait perlindungan konsumen yang diselenggarakan di kawasan Asia bagian Selatan-Tenggara-Timur.

Pertemuan yang dibuka oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, ini dihadiri lebih dari 1.600 peserta, yang terdiri dari pejabat/wakil dari 19 negara di kawasan, pejabat pemerintah pusat dan daerah di India, sektor swasta, asosiasi dan akademisi.

Konferensi diselenggarakan bekerja sama dengan UNCTAD. Sekretaris Jenderal UNCTAD, Dr. Mukhisa Kituyi, berkesempatan memberikan sambutan.

Konferensi dipimpin oleh Ram Vilas Paswan, Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution India dan didampingi oleh CR Chaudhary, Minister of State for Consumer Affair, Food and Public Distibution and Commerce & Industry. Delegasi RI dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional, Kementerian Perdagangan.

Konferensi ini membahas kebijakan mengenai perlindungan konsumen di tengah perubahan struktur pasar dunia, meningkatnya global supply chain dan pesatnya perkembangan e-commerce.

Pertemuan juga dilatarbelakangi terhadap disahkannya revisi United Nations Guidelines on Consumer Protection (UNGCP) pada tahun 2016 yang menjadi platform pemerintah untuk memformulasikan kebijakan dan program perlindungan konsumen di tingkat nasional.

United Nations Guidelines for Consumer Protection and Implementation (UNGCP) pertama kali disepakati pada Sidang Umum PBB tanggal 16 April 1985.

Kemudian pada Resolusi Sidang Umum PBB (UNGA) No. 70/186 tentang Consumer Protection tanggal 22 Desember 2015 merevisi UNGCP untuk menambahkan panduan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan konsumen di masa kini seperti isu penyelesaian sengketa, jasa keuangan dan e-commerce.

Resolusi tersebut memandatkan UNCTAD untuk bertanggung jawab dalam pembahasan isu perlindungan konsumen di tingkat internasional sehingga terbentuknya Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy pada tahun 2016. Pemri diharapkan dapat berpartisipasi pada pertemuan selanjutnya di tahun 2018.

Pada pidato pembukaannya, PM Modi menyampaikan bahwa Pemerintah India telah melakukan pembenahan di sektor perlindungan konsumen baik dari sisi payung hukum maupun program pemerintah.

Ditunjukkan pula bahwa peningkatan perlindungan konsumen berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat. Sebagai contoh, penegakan kebijakan perlindungan konsumen mampu mengurangi harga kebutuhan rumah tangga dan obat-obatan.

Hal ini mendorong pemerintah untuk mengupayakan keberpihakan kepada masyarakat India yang berjumlah 1.2 miliar yang pada dasarnya juga merupakan konsumen.

Pada saat yang sama, Pemerintah India tengah mendorong peningkatan kualitas produk domestik atas kampanye Make in India, sehingga penerapan kebijakan perlindungan konsumen yang baik akan membentuk pasar lebih yang lebih berdaya saing.

Konferensi dilanjutkan dengan pembahasan dalam 6 (enam) sesi panel diskusi.

Dr. Megawati Simanjuntak, staf pengajar Departemen llmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB) berkesempatan menjadi pembicara pada sesi Consumer Education and Empowerment.

Ia menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) dan serta pengalaman kerja sama program edukasi konsumen.  

Hal ini mendapat respon positif dari peserta konferensi sebagai masukan bagi pelaksanaan perlindungan konsumen bagi negara lainnya. Indonesia merupakan salah satu pionir dalam pengembangan alat ukur keberdayaan konsumen di Asia.

Secara umum kegiatan RCCP berlangsung sukses dan antusiasme para peserta, pelaku usaha dan akademisi cukup tinggi dalam kapasitasnya masing-masing yang memberikan masukan dan tanggapan yang kritis dan konstruktif.

Negara berkembang termasuk Indonesia diharapkan turut berpartisipasi dalam UNCTAD Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Consumer Protection Law and Policy yang diadakan setiap tahun dalam menyusun kebijakan perlindungan konsumen.