Kota Bogor (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Bogor Jawa Barat sepakat untuk mengalihfungsikan sementara bus operasional sebagai pengganti layanan transportasi massal BisKita Trans Pakuan.
"Kami dari pimpinan sepakat bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat harus terus berjalan. Kami merasa bertanggungjawab dan solusi yang sementara adalah penggunaan bis operasional dewan," kata Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil di Bogor, Jumat.
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan menghentikan operasional Biskita mulai 1 Januari 2025 sampai batas waktu maksimal selama 30 hari.
Adit menjelaskan, jajaran DPRD Kota Bogor segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor dan Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk mekanisme penggunaan unit bus DPRD menjadi angkutan umum massal.
Baca juga: DPRD Kota Bogor panggil jajaran dishub soal layanan BisKita Trans Pakuan terhenti
Adit berharap, empat unit bis operasional dewan ini bisa mulai mengaspal di hari Senin (6/1) mengingat kegiatan belajar mengajar (KBM) di Kota Bogor kembali berjalan usai libur akhir tahun.
Ia mengaku beberapa hari ke belakang mendapatkan banyak pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat yang meminta agar operasional BisKita tetap berjalan.
"Minggu depan sekolah sudah masuk, pengguna BisKita juga kebanyakan anak-anak sekolah. Sehingga kami berharap bis dewan bisa langsung beroperasi minggu depan," ungkap Adit.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy membeberkan bahwa DPRD Kota Bogor telah berkomitmen untuk menjaga layanan BisKita Trans Pakuan Kota Bogor tetap berjalan dengan menganggarkan Rp10 miliar berbentuk subsidi buy the service (BTS) untuk tahun 2025 ini.
Baca juga: Legislator kritisi Pemkot Bogor soal berhentinya layanan Biskita Trans Pakuan
Sehingga secara paralel DPRD Kota Bogor akan melakukan pembahasan dengan Pemerintah Kota Bogor untuk mencari duduk perkara dan penyelesaian masalah berhentinya layanan BisKita Trans Pakuan.
"Melalui Komisi II DPRD Kota Bogor akan melakukan rapat dengan berbagai pihak untuk mencari solusi agar layanan dasar transportasi tetap berjalan," ujarnya.
