Kota Bogor kembali raih opini WTP ke-7 berturut-turut dari BPK

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

Opini WTP ketujuh kali secara berturut-turut sejak tahun 2016 ini berhasil dipertahankan Kota Bogor dengan nilai 81,24 persen.

Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam keterangan tertulisnya di Bogor, Selasa, menuturkan, tujuh kali WTP dengan nilai tindak lanjut laporan tertinggi merupakan capaian yang harus disyukuri, tetapi tetap dalam 60 hari ke depan ia akan mengkoordinasikan tindak lanjut untuk perbaikan sistem ke depan.

"Walaupun sudah WTP perbaikan itu tidak boleh berhenti, terutama tentang penatausahaan aset," katanya.

Baca juga: BPK minta Kota Bogor pertahankan predikat WTP

Penyerahan buku LHP LKPD secara simbolis diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Paula Henry Simatupang kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin didampingi Kepala Sub Auditorat Jabar III, Kriesthian Widyantoro di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (9/5).

Bima Arya menyampaikan, yang membedakan penilaian tahun ini BPK jauh lebih detil dan jauh lebih memberikan atensi terhadap tahapan-tahapannya.

"Karena bagi kami semuanya tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi. Ini lebih bagi kami agar pagar-pagar pengaman kepala daerah karena ada masalah kultur, kebiasaan dan sistem," katanya.

Namun bagi Bima, WTP ini maknanya cukup dalam. Sebab, ini adalah pagar pengaman bagi semua agar setiap APBD, setiap rupiah betul-betul terasa manfaatnya oleh rakyat.

Baca juga: Kota Bogor raih WTP atas laporan keuangan 2021 dari BPK

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan pada dasarnya ia merasa bersyukur dan bangga sebagai warga Bogor sekaligus wakil rakyat, Pemkot Bogor menorehkan prestasi 7 kali berturut-turut WTP.

"Mudah-mudahan ini adalah cerminan dari wali kota bersama dengan seluruh ASN memberikan pelayanan terbaik bagi warganya," kata Jenal.

Namun dia mengingatkan agar WTP ini jangan menjadi tolak ukur utama ketika laporan akuntansi keuangan sudah dilaporkan semua, justru menjadi pemacu agar lebih semangat lagi mempertahankan apa yang sudah dicapai.

Baca juga: WTP ke-5 diraih Kota Bogor

"Jadi kalau peribahasanya jangan terhanyut dengan nilai WTP. WTP belum tentu tidak ada masalah, belum tentu tidak ada kesalahan administrasi dan masih banyak kekurangan, terutama masalah aset," katanya.

Ia menyebutkan dari 9 kota/kabupaten yang dinilai, masalah aset menjadi perhatian  dan variabel itu tidak hanya dari internal saja, dari eksternal pun berpengaruh.

"Pergantian kepala daerah pun berpengaruh, penelusurannya pun harus mendetil, termasuk sertifikasi aset, kita tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerja sama stakeholder yang lain," jelasnya.