Kota Bogor (ANTARA) - Universitas Pertahanan pada "Ngobrol Bareng Legislator" secara hybrid bersama Komisi I DPR RI dan Menkomdigi Meutia Hafid, antara lain, menegaskan bahwa pola komunikasi dan respons pertahanan tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional.
"Dengan luas wilayah nasional mencapai 7,2 juta kilometer persegi, pola komunikasi dan respons pertahanan tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional, melainkan harus didukung oleh teknologi yang cepat, akurat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unhan RI Mayjen TNI Dr Totok Imam Santoso, SSos, SIP, MTr (Han) dalam laman resmi Unhan yang dilansir di Sentul, Kabupaten Bogor, Jabar Jumat.
"Ngobrol Bareng Legislator" bertema "Kata Sandi Kuat dan Autentikasi Dua Langkah" (11/12) itu diikuti secara luring oleh sivitas akademika Kadet Mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana Unhan RI, sedangkan narasumber Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr Dave Akbarshah Fikarno Laksono, ME, dan Menkomdigi Meutya Hafid, BEng, MIP secara daring.
Baca juga: Universitas Pertahanan kunjungi Pertamina EP Jatibarang Field dukung kemandirian energi
Baca juga: Guru Besar Unhan ajukan uji materi UU TNI ke MK
Mayjen Totok mengatakan dinamika global dan kompleksitas ancaman modern menuntut pemanfaatan teknologi digital secara adaptif sebagai kebutuhan strategis Bangsa Indonesia.
Ia menekankan bahwa literasi digital bukan hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan menjadi pengguna yang cerdas, inovator, pendidik, dan bagian dari ekosistem digital nasional.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa teknologi hanya akan memberikan manfaat apabila digunakan oleh manusia yang bijak, kritis, bertanggung jawab, serta mampu menjaga keamanan data pribadi.
Literasi digital harus mencakup kemampuan menilai informasi secara cermat, menjaga etika berinteraksi di ruang siber, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif.
Baca juga: Unhan yakin Indonesia bisa lewati tantangan tingkatkan kekuatan kapal selam
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti tingginya kasus peretasan dan kebocoran data nasional akibat lemahnya penggunaan kata sandi dan rendahnya kesadaran keamanan digital.
Menurut dia, dengan penetrasi internet Indonesia yang telah melampaui 80 persen, namun pemahaman keamanan digital yang cenderung menurun, penguatan edukasi mengenai penggunaan kata sandi kuat dan autentikasi dua langkah menjadi langkah vital untuk memitigasi serangan siber yang semakin canggih.
"Kehadiran perspektif pemerintah dan legislatif diharapkan memperkaya pemahaman sivitas akademika mengenai urgensi keamanan digital," katanya.
Selain itu, kata Dave menambahkan, kolaborasi nasional dalam menjaga kedaulatan siber menjadi sangat penting.
