Kabupaten Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menekankan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang merata serta berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” kata Sastra usai mendampingi Bupati Bogor Rudy Susmanto menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK RI, Bandung, Senin.
Menurut dia, raihan opini WTP ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bogor dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Baca juga: Kepala Kejari sebut tata kelola keuangan Pemkab Bogor membaik, layak WTP
Ia juga mengapresiasi capaian tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” ungkap Sastra Winara.
Bupati Bogor Rudy Susmanto berhasil membawa Kabupaten Bogor kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, setelah empat tahun terakhir hanya memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Baca juga: Bupati Rudy Susmanto bawa Bogor kembali raih predikat WTP dari BPK
Rudy Susmanto menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Senin.
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan keuangan daerah telah melalui berbagai fase, termasuk pencapaian enam kali berturut-turut opini WTP hingga tahun 2020. Namun, dalam empat tahun terakhir (2021–2024), Pemerintah Kabupaten Bogor hanya memperoleh opini WDP.
"Hari ini menunjukkan bahwa keseriusan dan semangat dari seluruh pelayan masyarakat Kabupaten Bogor, baik Bupati, Wakil bupati dan seluruh jajaran ASN, rekan-rekan DPRD Kabupaten Bogor sebagai pelayan masyarakat serius dan bersungguh-sungguh ingin menghadirkan tata kelola yang baik, bersih dari KKN," kata Rudy Susmanto.
