Warga Limo minta BPN segera bayar ganti rugi tanah Tol Cijago

Depok (ANTARA) - Warga RT 06/02, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat Rojan meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mencairkan uang ganti rugi tanah miliknya yang sekarang sudah digusur untuk pembangunan konstruksi Jalan Tol Cijago.

"Tanah saya sudah diratain, tapi kenapa BPN tidak mau membayar. Saya kan tidak mempunyai masalah dengan siapa-siapa. Dimana tanggung jawabnya BPN dan orang-orang tol," kata Rojan ketika ditemui di tengah-tengah aksi unjuk rasa pembangunan Jalan Tol Cijago Depok, Senin.

Rojan bersama puluhan warga melakukan unjuk rasa dengan mendirikan tenda di tengah-tengah pembangunan Jalan Tol Cijago Depok.

Baca juga: Pembebasan lahan tol Cijago alami sejumlah hambatan di beberapa titik

"Kami meminta BPN segera mencairkan uang ganti rugi tanah kami, perlu kami tegaskan bahwa tanah kami tidak bermasalah oleh sebab itu tidak ada alasan bagi BPN untuk tidak mencairkan ganti rugi lahan kami," kata Rojan menegaskan.

Rojan menjelaskan ada 9 bidang tanah warga Limo yang dibebaskan Tol Cijago, namun ada 1 orang yaitu Udin yang tanahnya masih bermasalah.

"Kami enggak mau hanya karena urusan satu orang pembayaran ganti rugi tanah kami terhambat, kami sudah cukup sabar menunggu kepastian dari BPN dan pihak terkait, kapan tanah kami akan dibayar," katanya pula.

"Kalau nilai tanah saya sih nggak gede di bawah Rp1 miliar," katanya lagi.

Baca juga: Ombudsman Pantau Posko Pembebasan Lahan Tol Cijago

Dia menyatakan, akan sangat senang jika ada pihak berwenang yang datang membantu, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar permasalahan yang menimpa mereka dapat segera terselesaikan.

"Urusan pembayaran tanah kami jangan dikait-kaitkan dengan tanah sengketa Bapak Udin K dengan PT ACP, karena kami memiliki AJB masing masing sebagai bukti kepemilikan sah tanah kami yang terkena proyek tol," ujarnya pula.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Indra Gunawan mengatakan proses mediasi sudah coba dilakukan oleh pengadilan negeri setempat, dan sudah menerima para pihak di kantornya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kami juga bersama stakeholder lainnya terus berupaya agar perdamaian bisa tercipta di antara para pihak," kata Indra Gunawan dalam pesan singkat kepada wartawan.