Kemenparekraf membuat kajian 25 persen ASN "Work From Bali"

Jakarta (ANTARA) -
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  membuat kajian tentang sekitar 25 persen dari aparatur sipil negara (ASN) dapat melaksanakan kebijakan "Work From Bali" atau bekerja dari Bali.

"Kajian kami sekitar 25 persen Work From Bali," kata  Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf Vinsensius Jemadu dalam konpers virtual mengenai Work From Bali, Sabtu.

Menurut dia, untuk meningkatkan kinerja pergerakan wisatawan nasional maka yang paling mudah didorong adalah ASN, tetapi kemungkinan anggaran yang akan dialokasikan akan sangat besar.

Ia juga mengemukakan bahwa program Work From Bali berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi sehingga perlu ada kebijakan yang jelas mengenai kuotanya.

Dalam kajian yang dilakukan pihaknya, disebutkan bahwa dengan sekitar 50 persen pegawai melakukan Work From Home (WFH), maka jumlah tersebut bisa dibagi dua sehingga 25 persen bisa Work From Bali.

Baca juga: Pengelola tempat wisata "nakal" di Karawang akan kena sanksi

Vinsensius berpendapat bahwa terkait Work From Bali, pekerjaan yang rutin seperti kesekretariatan atau rapat-rapat sebaiknya dikontrol dari Bali. Contohnya, bila rapat dilakukan secara hibrida, untuk off line-nya dilakukan di Bali.

Ia juga mengemukakan rekomendasi dari pihaknya adalah tidak membawa keluarga agar protokol kesehatan juga dapat diawasi dengan lebih baik.

Baca juga: Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi massal di Gianyar dan Denpasar

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu menyatakan bahwa dengan kebijakan Work From Bali, pemerintah bertujuan untuk membangun kepercayaan yang dimulai dari tujuh kementerian di bahwa koordinasi Kemenko Marves.

Program tersebut, lanjutnya, membutuhkan kolaborasi sebesar-besarnya dari berbagai pihak sehingga pemberitaan dari berbagai media juga diharapkan bisa mendukung agar dapat bangga dengan berlibur di lokasi wisata di Indonesia.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengemukakan Bali telah membangun kepercayaan antara lain dengan melakukan sertifikasi secara luas kepada pelaku usaha dan pegawai pariwisata untuk penanganan COVID-19.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung mengemukakan puluhan hotel akan digunakan terkait program tersebut, sehingga lebih dari 500 UMKM akan dilibatkan.

Baca juga: Hari Raya Nyepi, Jalan Tol Bali Mandara ditutup sementara

Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) Arie Prasetyo menyatakan Bali adalah ikon pariwisata Indonesia.

"Kami mengelola kawasan Nusa Dua. Masyarakat yang ada di sekitar Nusa Dua juga memprihatinkan karena 1,5 tahun terakhir mengalami pengurangan pendapatan karena selama ini hidup dari sektor pariwisata," katanya.

Ia  menambahkan bahwa kawasan Nusa Dua telah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.