IPW: Calon Kapolri tergantung Presiden Joko Widodo

Jakarta (ANTARA) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan IPW melihat peluang kandidat pada bursa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) masih terbuka, dan tentu itu semua tergantung dari pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Peluangnya masih terbuka dan semua tergantung Presiden," ujar Neta dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Namun prediksi IPW, kata Neta, diusulkan agar pemberian jabatan calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis tidak hanya berdasarkan perkawanan tapi harus berorientasi pada kebutuhan Polri.

Baca juga: Pemprov DKI denda Rizieq Shihab Rp50 juta akibat melanggar prokes

"Itu diusulkan agar Presiden tidak terjebak pada 'nilai perkawanan yang semu dan menyesatkan'. Syarat utama calon Kapolri, selain bintang tiga, seharusnya calon Kapolri itu dipilih dari figur jenderal bintang tiga yang tidak bermasalah, kapabel, mumpuni, dan profesional, modern, dan terpercaya (promoter)," kata Neta.

Neta mengatakan bahwa insting dalam mengantisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) calon Kapolri harus mumpuni dan insting menjaga keamanan Indonesia yang prima tetap perlu diperhatikan.

Karena itulah, IPW mengusulkan kandidat calon Kapolri dari nama yang pernah menjadi Kapolda di Jawa atau di daerah rawan.

Kedua, calon Kapolri yang dipilih harus paham dengan manajemen dan organisasi Polri secara utuh. Sebab, persoalan besar di Polri saat ini adalah penumpukan personel di jajaran tengah dan atas.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri nyatakan siap mendukung adaptasi kebiasaan baru

Ketiga, calon Kapolri harus memahami kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana Polri sehingga proyek-proyek pengadaan di Polri tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan kepolisian dalam menjaga kamtibmas.

"Sehingga orang-orang baru yang tidak mengerti tentang kepolisian jangan diberi menangani proyek-proyek pengadaan di Polri. Jangan hanya gara-gara kenal dengan Kapolri kemudian diberi proyek pengadaan sehingga proyek tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan Polri," kata Neta.

Keempat, figur calon Kapolri harus paham mengenai sistem karir untuk mengembangkan tugas profesional kepolisian. Tujuannya agar jangan sampai ada seorang pejabat kepolisian yang bertahun-tahun bertugas di satu tempat.

Ia mencontohkan seperti Kapolda Bali yang sudah menjabat hampir lima tahun dan tak kunjung dimutasi keluar Bali.

Dengan keempat kriteria itu, kata Neta, calon Kapolri bisa juga diambil dari bintang dua. Kebetulan dalam waktu dekat, ada dua jenderal bintang tiga yang pensiun, sehingga jenderal bintang dua bisa didorong untuk menggantikannya, untuk kemudian juga berpeluang masuk bursa calon Kapolri.

Baca juga: Kapolda Jabar tinjau Operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Kota Bogor

Namun, IPW melihat dari sekian banyak figur yang mumpuni itu, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri hanya akan memilih lima figur sebagai bakal calon Kapolri, yang nanti akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk memilihnya.

"Adapun proses pemilihan oleh Wanjakti Polri itu sendiri masih lama, yakni pertengahan Januari atau usai Polri melakukan tugas besar, yakni pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021," kata Neta.