Ketua KPK harapkan BUMN jadi "pioneer" pencegahan korupsi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengharapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi "pioneer" atau pelopor dalam rangka pencegahan korupsi.

"Kita dalam strategi pemberantasan korupsi ke depan kami betul-betul berharap seluruh kementerian/lembaga apalagi di bawahnya Pak Erick (Erick Thohir) ini, BUMN kita sasar sebagai yang kita ke depan kan untuk menjadi 'pioneer' dalam rangka pencegahan korupsi," kata Firli.

Hal tersebut dikatakannya saat gelar wicara dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dengan tema "Praktik Baik Penerapan Manajemen Anti-Suap" yang disiarkan akun Youtube KPK, Rabu.

Baca juga: Presiden RI: Tidak korupsi karena takut dan malu kepada Tuhan
Baca juga: Tiga catatan ICW terkait dengan pemeriksaan etik Ketua KPK

Soal pencegahan korupsi, Firli pun menyatakan bahwa dirinya telah menemui Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu.

"Beberapa waktu lalu kami datang ke kementerian termasuk ke Pak Erick. Pertama yang saya tanyakan, 'Pak Erick sudah petakan belum wilayah daerah rawan korupsi, beliau bilang sudah. Kalau sudah apa yang dilakukan? Kita sudah mengeluarkan 12 keputusan Menteri BUMN, termasuk keputusan terkait penerapan manajemen antisuap'," ujar Firli.

Lebih lanjut, Firli menyatakan "berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita juga harus memperbaiki sistem agar tidak terjadi peluang tindak pidana korupsi".

"Tadi Pak Presiden katakan kepada kami tolong perbaiki sistem, pangkas, jangan dipersulit, jangan berbelit-belit buat sesederhana mungkin sehingga tidak terjadi peluang untuk korupsi, korupsi terjadi karena sistem yang lemah, sistem buruk, sistem gagal. Itu perlu kita perbaiki," ujar Firli.

Baca juga: KPK harapkan dapat gambaran utuh dari gelar perkara Djoko Tjandra

Dalam kesempatan itu, Firli juga membacakan data perihal pelaku korupsi yang telah ditangani KPK sejak 2004 sampai 2019.

"Dari 2004 sampai 2019 total pelaku korupsi yang ditangani KPK itu kurang lebih 1.152, profesi nya itu swasta ada 297, gubernur itu sudah ada 21, bupati yang terlibat sudah 119 orang ditambah dua lagi kemarin berarti sudah 121, dan semuanya ini terkait dengan perilaku suap, terkait juga dengan perizinan dan tata niaga," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia juga meminta peran semua pihak terlibat untuk menyelamatkan Indonesia bebas dari korupsi.

"Untuk itu tidak bisa hanya KPK yang bekerja sendiri, tidak bisa hanya melakukan penindakan sendiri tetapi perlu bantuan dari seluruh masyarakat termasuk kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, swasta sehingga kita bebas dari korupsi," tutur Firli.