Pemkab Bogor sinkronkan program kepala daerah hasil Pilkada 2024 melalui RKPD 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat menyinkronkan program kepala daerah hasil Pilkada 2024 melalui pembahasan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026.

"Desember adalah bulan transisi, kita menyelesaikan (program) 2024, kita mau menetapkan 2025, kemudian kita mau buat landasan untuk 2026, tapi tidak melupakan program kegiatan prioritas dari presiden terpilih, gubernur terpilih, dan bupati terpilih," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika di Cibinong, Rabu.

Ia menjelaskan, RKPD yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga sekaligus melihat potensi anggaran untuk melaksanakan visi-misi bupati terpilih.

Baca juga: Pemkab Bogor gelar Forum Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045

"Kita harus melihat komposisi anggaran, itu kan strukturnya ada yang belanja wajib mengikat, ada yang memang belanja untuk publik. Skenarionya kan belanja wajib mengikat itu mungkin di Rp7 triliun, kemudian sisanya Rp3,5 triliun ya belanja umum publik," jelas dia.

Ajat memaparkan, beberapa program bupati mendatang seperti target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen hingga bantuan keuangan desa yang nilainya tidak sedikit.

"Bantuan keuangan Rp1,5 miliar per desa misalnya, kan bisa dihitung tuh, berapa kebutuhannya. Belum program lainnya. Itu jadi, asumsi kita sudah sampai Rp7 triliun," ungkap Ajat.

Baca juga: Plt Bupati Bogor tekankan perencanaan daerah 2024 harus sesuai SDGs

Sehingga, kata dia, program ataupun visi-misi yang tidak bisa dimasukkan pada belanja wajib mengikat, bisa menggunakan anggaran sisa atau anggaran umum publik yang diperkirakan Rp3,5 Triliun.

"Sehingga visi-misi lain dikerjakan di 3,5 triliun. Kalau kita merasa sangat sedikit, maka harus ada ikhtiar, cari uang lain," tuturnya.