Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menyiapkan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek pada APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, usai mewakili Bupati Bogor menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD 2025 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat.
Menurut Ajat, dalam rapat tersebut Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya percepatan penyelesaian kewajiban pembayaran, khususnya terhadap pekerjaan yang telah selesai 100 persen namun belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.
Baca juga: Pj Bupati Bogor sampaikan SiLPA APBD tahun 2023 sebesar Rp425 miliar
Baca juga: Pemkab Bogor alami defisit Rp400 miliar akibat SiLPA tak sesuai prediksi
“Fokus arahan Gubernur adalah pada kegiatan yang sudah dilaksanakan 100 persen tetapi belum sempat dibayarkan. Untuk itu, Kabupaten Bogor diminta menjelaskan posisi SiLPA sebagai salah satu sumber penyelesaian kewajiban tersebut,” ujar Ajat.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan APBD 2025 di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah kegiatan yang mengalami keterlambatan pembayaran, baik pada pekerjaan yang telah selesai, yang belum sepenuhnya rampung, maupun yang masih dalam proses pelaksanaan.
Kondisi tersebut, lanjut Ajat, tidak hanya dialami Kabupaten Bogor, tetapi juga terjadi di lebih dari 10 kabupaten/kota lain di Jawa Barat, baik daerah dengan kapasitas APBD besar maupun kecil.
Dalam rakor itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan pemerintah daerah agar segera mengoptimalkan pemanfaatan dana silpa. Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan perubahan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota guna memungkinkan pergeseran anggaran secara cepat dan fleksibel.
Baca juga: Pemkab Bogor prediksi Silpa APBD tahun 2022 capai Rp700 miliar
Langkah tersebut dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan kewajiban pembayaran kepada penyedia jasa dan pelaksana proyek dapat segera dituntaskan tanpa harus menunggu siklus anggaran berikutnya.
“Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan menegaskan agar pembangunan tetap terus berjalan,” kata Ajat.
Ia menambahkan, pada 2026 Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor, masih akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Ajat, pelaksanaan prioritas tersebut tetap harus disesuaikan dengan tata kelola keuangan daerah agar stabilitas fiskal dan kelancaran pembangunan dapat terjaga.
