Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah pusat menempatkan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai wilayah kunci dalam upaya pengendalian banjir Jabodetabek melalui penguatan penanganan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam rapat yang membahas pemulihan lahan serta langkah antisipasi banjir dan longsor di kawasan hulu Ciliwung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko bencana.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan,” kata Rudy.
Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan koordinasi lintas wilayah dalam penanganan banjir secara terintegrasi, khususnya di kawasan hulu yang berada di Kabupaten Bogor, meliputi Ciawi, Megamendung, dan Cisarua.
Baca juga: Sungai Cileungsi dan Cikeas masuk paket pengendalian banjir Jabodetabekpunjur
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta perwakilan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah DAS Ciliwung tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai sektor dan wilayah secara terpadu.
“Harus ditangani dari hulu, dengan pendekatan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan melibatkan berbagai sektor,” ujar Pratikno.
Ia menambahkan, pengendalian banjir membutuhkan penguatan infrastruktur yang tangguh, rehabilitasi lingkungan melalui reboisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta penegakan hukum yang konsisten di kawasan hulu.
Seluruh langkah tersebut, menurut Pratikno, harus dijalankan secara komprehensif dan kolaboratif oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar dampak banjir di wilayah Jabodetabek dapat dikendalikan secara berkelanjutan.(KR-MFS)
