Jawa Barat raih predikat A SAKIP wilayah I

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyerahkan hasil evaluasi Sakip kepada sejumlah kepala daerah di Batam Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020). (ANTARA/Naim/am).

Kalau tahun kemarin Jogja, tahun ini Jabar Jawa Barat memang tata kelolanya bagus.

Batam (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Lebak dan Kota Serang Banten memperoleh predikat A, tertinggi dalam hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah kabupaten/kota wilayah I tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Kalau tahun kemarin Jogja, tahun ini Jabar Jawa Barat memang tata kelolanya bagus," kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo usai menyerahkan hasil evaluasi SAKIP di Kota Batam Kepulauan Riau, Senin.

Menteri menyatakan, pemerintah daerah yang mendapatkan predikat A akan diberikan subsidi, dana alokasidari Kementerian Keuangan.

Baca juga: Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemkab Bekasi naik
Baca juga: Pemprov Lampung Mengalami Kemajuan Implementasikan SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Penilaian evaluasi SAKIP, kata Menteri, melalui proses yang ketat dengan banyak tahapan yang harus dilelalui.

"Misalnya lewat WTP dulu, kemudian pengelolaan anggaran dulu, dana alokasi dari pusata apakah bisa habis atau tidak," kata dia.

Menurut Menteri, di Provinsi Jawa Barat, hampir seluruh jajaran di bawahnya mendapatkan nilai yang sama.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, hasil evaluasi SAKIP di tiap kabupaten kota di Jabar rata-rata B dan BB, tidak ada yang C.

"Karena Pak Gubernur, dalam rangka menyusun anggaran, menyusun kebijakan perencanaan program provisnsi kota dan kabupaten, dia undang semua, wali kota bupati," kata Menteri.

Baca juga: Menpan-RB: Seluruh ASN pusat wajib mau pindah ke ibu kota baru

Gubernur menjabarkan pos anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan setiap kabupaten kota. Mana yang butuh, mana yang tidak butuh dan mana yang harus dioptimalkan, sehingga output anggaran jelas.

Sementara itu, dari 11 provinsi yang masuk wilayah I, Provinsi Aceh memperoleh predikat B, Sumut predikat B, Sumatera Barat predikat B, Riau predikat B dan Kepulauan Riau predikat BB.

Kemudian Jambi predikat B, Bengkulu predikat B, Bangka Belitung predikat BB, Banten predikat B, Jawa Barat predikat A dan Sumsel predikat BB.

Sementara untuk kabupaten kota, sejumlah kabupaten kota masih mendapat predikat C, antara lain Kabupaten Bireun dan Kota Sabulussalam Aceh, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Mandailing Natal Sumut dan Kabupaten Penukai Abab Lamatang Ilir Sumsel