Pilkades Bogor, Tim Pemantau usul bentuk pengawas

Cibinong, Bogor (ANTARA) - Tim Pemantau Pilkades Kabupaten Bogor mengusulkan pembentukan badan pengawas kepada pemerintah setelah pihaknya mencatat 1.027 kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kami mendorong adanya lembaga independen yang menangani dan mengelola berbagai masalah dan perilaku yang mencederai demokrasi di tingkat desa," kata anggota Tim Pemantau Pilkades Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar alias Gus Udin di Cibinong, Bogor, Selasa.

Baca juga: Pilkades Bogor, tim pemantau temukan 1.027 kejanggalan

Pasalnya, hingga kini tidak ada lembaga khusus sebagai tempat pengaduan mengenai kecurangan maupun permasalahan lainnya mengenai pilkades. Adapun panitia penyelenggara pilkades keberadaannya tidak bisa menerima pengaduan, justru menjadi bagian yang rentan melakukan pelanggaran.

Maka, rekomendasi lainnya dari Tim Pemantau Pilkades yang dibentuk Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, yaitu mendorong lembaga berwenang, baik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, maupun Pemkab Bogor, agar membuat regulasi pilkades yang mampu mengakomodasi berbagai masalah yang muncul dalam pemilihan kades.

"Mendorong terwujudnya penyelenggara pemilihan kepala desa yang independen, transparan, dan akuntabel," kata Gus Udin.

Baca juga: Pilkades Serentak di Kabupaten Bogor berlangsung kondusif

Sebelumnya, Tim Pemantau Pilkades Kabupaten Bogor menemukan 1.027 kejanggalan selama pelaksanaan pesta demokrasi di 273 desa.

"Temuan yang paling jelas adalah masih banyaknya politik uang yang dilakukan terang-terangan, mulai dari masa kampanye sampai hari-H pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Sekretaris Tim Pemantau Pilkades Kabupaten Bogor Yusfitriadi di kantornya, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.

Baca juga: Bupati Bogor membentuk tim khusus awasi Pilkades serentak

Ia menyebutkan dari 1.027 kejanggalan itu mayoritas terjadi pada saat masa kampanye dan masa tenang, yakni sebanyak 61 persen. Terbanyak kedua terjadi pada saat proses sebelum masa tahapan kampanye sebanyak 26 persen. Sisanya, 13 persen terjadi pada hari-H pemungutan dan penghitungan suara.