Cianjur (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendukung program Universal Health Coverage (UHC) dapat terus berlanjut pada tahun mendatang serta pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten itu.
Anggota Komisi IV DPRD Cianjur Rustam Efendi di Cianjur, Senin, mengatakan UHC merupakan program strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat, namun pencapaian target kepesertaan harus diiringi dengan kesiapan fasilitas kesehatan, terutama dalam pelayanan maksimal.
“Harapan kami program UHC berlanjut di tahun yang akan datang, tidak hanya saat ini, dan harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan, terutama puskesmas dan rumah sakit," katanya.
Pihaknya mencatat tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Cianjur telah mencapai 99,6 persen, dimana hanya sebagian kecil masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, mulai dari kategori mandiri, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), maupun Pekerja Penerima Upah (PPU) yang dibiayai Pemkab Cianjur.
Tingginya angka kepesertaan memicu lonjakan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan, karena proses pendaftaran BPJS Kesehatan yang disubsidi pemkab relatif mudah dan cepat, bahkan dapat diselesaikan dalam waktu paling lama tiga hari.
Sehingga membuat masyarakat yang sebelumnya menahan diri untuk berobat karena kendala biaya, kata dia, akhirnya berbondong-bondong datang ke puskesmas dan rumah sakit, dimana dampaknya terjadi kelebihan pasien di setiap layanan kesehatan masyarakat.
"Seiring tingginya angka pasien setiap harinya harus didukung dengan sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan lengkap dan memadai agar semua lapisan terlayani dengan baik ditunjang dengan ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan," katanya.
Pihaknya juga mencatat pentingnya sosialisasi pada masyarakat terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan karena banyak warga yang belum mengetahui bahwa mereka telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan karena tidak memiliki kartu fisik, cukup dengan membawa KTP.
Bahkan pihaknya ikut aktif mensosialisasikan dan memberikan pendampingan pada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan kesehatan UHC melalui berbagai kegiatan, termasuk saat melakukan reses ke daerah pemilihan.
“Masyarakat yang sudah menjadi peserta banyak yang tidak tahu apa saja yang dibutuhkan saat menggunakan layanan UHC, sehingga kami berkoordinasi dengan dinas terkait agar program tersebut tersosialisasikan serta tepat sasaran," katanya.
