Penataan kawasan Sentra Grosir Cikarang Bekasi butuh dukungan anggaran

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyatakan, upaya penataan menyeluruh terhadap kawasan Sentra Grosir Cikarang (SGC) di Kecamatan Cikarang Utara membutuhkan dukungan anggaran, terutama untuk pembangunan fasilitas publik maupun infrastruktur pendukung.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan, pihaknya saat ini hanya dapat melakukan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Itu pun sebatas pemeliharaan karena keterbatasan anggaran. Kalau untuk perencanaan masih berproses," katanya di Cikarang, Sabtu.

Dia menjelaskan, penataan kawasan SGC melalui pekerjaan perbaikan jalan secara permanen, pembangunan pedestrian serta fasilitas pendukung lain belum dapat dilaksanakan mengingat program tersebut belum masuk dalam perencanaan pada postur APBD Kabupaten Bekasi tahun ini.

Baca juga: Dishub Bekasi siapkan manajemen teknis lalu lintas usai relokasi pasar tumpah SGC
Baca juga: Relokasi 500 lapak pedagang pasar tumpah area SGC untuk kembalikan fungsi jalan

Henri mengaku, seluruh pekerjaan tersebut bisa saja dikerjakan tahun ini apabila ada arahan dari kepala daerah melalui opsi pergeseran anggaran dengan alokasi pembiayaan yang diusulkan untuk direalisasikan pada Perubahan APBD 2026.

"Memang pernah ada arahan dari pimpinan untuk mendukung infrastruktur di wilayah Cikarang. Hanya saja hal tersebut perlu ada dukungan anggaran dalam penataan kota," ucap dia.

Sementara Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Agus Budiono mengatakan, untuk memperindah trotoar di kawasan SGC, pihaknya saat ini baru dapat melakukan pekerjaan pengecatan kanstin jalan.

"Untuk memperindah trotoar di wilayah SGC kami hanya melakukan pengecatan. Di sisi lain kami fokus pada pengaturan lalu lintas yang berkoordinasi dengan Satlantas Polres Metro Bekasi," katanya.

Baca juga: Pemkab Bekasi libatkan unsur gabungan dalam penertiban PKL di area SGC

Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi juga akan memfasilitasi penyediaan perlengkapan lalu lintas seperti rambu-rambu dan marka jalan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Titik kemacetan masih menjadi fokus kami, termasuk penataan parkir di pinggir jalan. Memang kondisi ini kerap terjadi pada malam hari. Namun parkir tersebut juga menjadi potensi retribusi daerah," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha menyatakan, penataan wilayah Cikarang merupakan kesepakatan bersama anggota DPRD dari daerah pemilihan Cikarang Utara.

"Penataan kota memang membutuhkan proses. Kondisi Cikarang sebelumnya cukup semrawut dan kemacetan sering terjadi. Untuk penataan yang lebih baik, kami akan mendukung kebutuhan anggaran demi membangun wajah Kabupaten Bekasi, khususnya di Simpang SGC," kata dia.(KR-PRA).