Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menargetkan nol kasus stunting baru melalui penguatan intervensi presisi berbasis data dan penguatan sinergi lintas sektor dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bogor Zaenal Ashari di Cibinong, Kamis, menjelaskan komitmen tersebut telah ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) tingkat Kabupaten Bogor.
Ia mengatakan penanganan stunting menjadi fondasi penting pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Penurunan stunting merupakan salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Bogor yang diwujudkan melalui sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis desa dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat,” kata Zaenal.
Baca juga: Pemkot Bogor dan JCI Femme Indonesia perkuat upaya penurunan stunting
Ia menekankan pentingnya penerapan intervensi presisi melalui pendekatan by name by address agar setiap program penanganan stunting tepat sasaran, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berisiko stunting.
Zaenal menyampaikan Kabupaten Bogor mencatat capaian signifikan dengan menurunkan prevalensi stunting dari 34,96 persen pada tahun 2019 menjadi 18,9 persen pada tahun 2024.
Atas capaian tersebut Kabupaten Bogor meraih penghargaan Kabupaten/Kota Akseleratif Progresif Penurunan Stunting Tingkat Jawa Barat periode 2019–2024.
Baca juga: Stunting di Kabupaten Bogor turun drastis jadi 7,81 persen
Menurut dia, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terintegrasi, termasuk dukungan program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Selain itu pemerintah daerah juga memperkuat peningkatan kapasitas petugas lapangan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan pengawasan rutin untuk memastikan capaian target.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor Sussy Rahayu Agustiani mengatakan rapat koordinasi bertujuan menyusun laporan akhir TPPPS yang komprehensif dan berbasis data.
Baca juga: Pemkab Bogor perbanyak Rumah Ceting
“Kita perlu menyatukan komitmen bersama, menyinkronkan program, dan memperkuat sinergi antar-perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar percepatan penurunan stunting berjalan terintegrasi,” ujar Sussy.
Ia menambahkan prinsip kolaborasi lintas sektor dilakukan melalui pendekatan Satu Data, Satu Perencanaan, dan Satu Aksi, sehingga seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama sebagai dasar intervensi menuju nol kasus stunting baru di Kabupaten Bogor.
