Venezuela: AS "delusional"

Markas PBB (ANTARA) - Wakil Tetap Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Samuel Moncada menyebut klaim Amerika Serikat terhadap aset dan minyak negara Amerika Latin itu sebagai hal yang "gila" dan "delusional".

Hal tersebut disampaikan Moncada melalui sebuah pernyataan tertulis kepada Dewan Keamanan PBB, sebagaimana dilansir RIA Novosti, Rabu.

"Dalam sejarah Venezuela, belum pernah ada seorang kepala negara dan/atau pemerintahan sebuah negara asing yang menyampaikan gagasan gila bahwa wilayah nasional Venezuela, termasuk ladang minyak dan aset lainnya, adalah milik mereka," menurut surat tersebut.

"Kegilaan tersebut semakin menjadi-jadi dengan ultimatum yang menyatakan jika Venezuela tidak mengikuti kemauannya, negara kami akan diserang oleh kekuatan militer mereka," kata Moncada.

Wakil Venezuela di PBB itu turut berkata bahwa "kecanduan" Washington terhadap minyak tidak mengenal batas.

Berdasarkan hal tersebut, Moncada meminta supaya DK PBB segera menggelar rapat untuk membahas agresi yang dilakukan AS terhadap Republik Bolivar Venezuela.

Venezuela juga meminta agar langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk memulihkan legalitas internasional, "sesuai dengan Pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata dia.

Sebelumnya, Venezuela menuduh Amerika Serikat melakukan "pembajakan maritim" karena menyita pengiriman minyak Venezuela di perairan internasional, Anadolu melaporkan pada Rabu (17/12).

Tuduhan itu dilontarkan Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil dalam sebuah surat resmi kepada Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB Samuel bogar.

Venezuela menuding pasukan AS "secara paksa menaiki kapal swasta di laut lepas, melumpuhkan dan menculik awak kapal, serta menyita secara ilegal muatan minyak Venezuela."

Venezuela mengatakan minyak tersebut merupakan bagian dari "operasi komersial reguler yang sah dan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional."

Dalam suratnya, Gil menegaskan bahwa insiden itu bukanlah peristiwa terpisah, tetapi bagian dari "kebijakan berkelanjutan berupa pemaksaan dan agresi" oleh AS, yang diterapkan melalui "langkah-langkah pemaksaan sepihak yang ilegal dan tidak sah."

Surat itu merujuk pada Pasal 101 Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang mendefinisikan pembajakan. Disebutkan bahwa tindakan AS merupakan "pelanggaran terang-terangan" terhadap rezim hukum yang melindungi kebebasan navigasi dan perdagangan internasional yang sah.

Venezuela menuntut AS segera membebaskan awak kapal yang ditahan, mengembalikan minyak yang disita, serta menghentikan segala bentuk campur tangan terhadap perdagangan sah Venezuela.

Negara Amerika Selatan itu juga mendesak DK PBB untuk secara terbuka mengecam tindakan AS tersebut, mengambil langkah-langkah guna menjaga keselamatan navigasi, dan mencegah "pembajakan dijadikan instrumen pemaksaan politik."

Selain itu, Venezuela meminta konfirmasi tertulis dari DK PBB bahwa tidak ada resolusi yang mengesahkan tindakan semacam itu terhadap Venezuela atau perdagangan minyaknya.

Penyitaan tersebut menjadi eskalasi terbaru dalam ketegangan AS-Venezuela di tengah pengerahan militer AS secara luas di kawasan Karibia.

AS membenarkan insiden itu dengan menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran dalam sebuah "jaringan pengiriman minyak ilegal yang membantu organisasi teroris asing."

Sumber: Sputnik/RIA Novosti