Kota Sukabumi (ANTARA) - Kota Sukabumi mendapatkan penghargaan sebagai juara terbaik I audit kasus stunting tingkat Provinsi Jawa Barat dan berhasil menurunkan angka prevalensi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak lantaran kurang gizi itu menjadi 19,7 persen pada tahun 2024.
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana saat memimpin Rakor Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kantor Bappeda Kota Sukabumi, Rabu, mengapresisi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemerintah Kota Sukabumi atas keberhasilan dalam pencapaian tersebut hingga mendapatkan penghargaan.
"Kinerja TPPS membuahkan penghargaan juara terbaik I audit kasus stunting tingkat Provinsi Jawa Barat," katanya.
Audit kasus stunting di Kota Sukabumi telah berlangsung pada 19 September 2024 guna mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, serta mendukung terwujudnya zero new stunting (nol kasus baru stunting) di Jawa Barat.
Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang dilakukan audit kasus stunting mengingat adanya peningkatan angka prevalensi stunting.
Berdasarkan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia), tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting di Kota Sukabumi sebesar 19,2 persen dan meningkat menjadi 26,9 persen pada tahun 2023. Dengan audit kasus stunting bisa menghasilkan intervensi yang lebih efektif, terutama untuk calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta anak di bawah usia dua tahun.
Wakil Wali Kota Sukabumi berharap angka prevalensi stunting lebih turun sehingga target pemerintah bisa tercapai, kemudian anak–anak yang mengalami stunting bisa tertangani dengan baik.
"Stunting ini harus kita selesaikan dari hulunya," katanya kepada peserta rakor.
Bobby Maulana dalam rakor tersebut juga meminta seluruh operator data stunting kecamatan, Puskesmas dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), mengisi indikator kinerja secara lengkap, sesuai dengan fakta di lapangan.
Ia juga mengingatkan para operator agar tepat waktu dalam melakukan pengisian data indikator stunting, serta menguatkan koordinasi lintas sektor dalam penyajian data.
Penyediaan data berkualitas yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemerintah Kota Sukabumi untuk menurunkan angka prevalensi stunting.
Dalam upaya menyajikan data berkualitas yang akurat dan faktual itulah, Dinas Kependudukan, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KPBP3A) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menyelenggarakan Rakor Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi Nenden Eviyanti, menyampaikan rakor yang diikuti oleh operator data stunting kecamatan, Puskesmas dan PLKB, mengangkat tema evaluasi pengisian capaian indikator stunting di website monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.
"Rakor bertujuan untuk menguatkan pemahaman operator OPD tentang standar pengisian data, menyamakan langkah kerja dalam penyempurnaan data stunting, dan mewujudkan integritas data lintas sektor," ucapnya.
Baca juga: FKM UI gandeng pemuka agama atasi masalah stunting di Depok
Baca juga: Pencegahan stunting jadi program prioritas Wali Kota Sukabumi
Baca juga: Program MBG sebagai upaya mengurangi kasus stunting
