Kairo (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mencatat rezim zionis biadab Israel telah 813 kali melanggar gencatan senjata yang diberlakukan di Jalur Gaza sejak 10 Oktober.
Ghazi Hamad, anggota biro politik Hamas, pada Selasa (16/12) mengatakan bahwa pihaknya secara rutin telah memberikan laporan harian tentang pelanggaran Israel kepada para mediator gencatan senjata.
Sementara itu, Kuasa Usaha Inggris untuk PBB James Kariuki mengatakan Denmark, Prancis, Yunani, Slovenia, dan Inggris mengecam kekerasan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Mereka menyerukan agar Israel mematuhi hukum internasional.
Kariuki mengatakan tindakan Israel itu merusak upaya untuk mewujudkan penyelesaian damai di Jalur Gaza.
Pada 10 Oktober, perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku. Pada 13 Oktober, Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani deklarasi mengenai gencatan senjata di Gaza.
Pada 17 November, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendukung rencana komprehensif Trump untuk menyelesaikan konflik di wilayah kantong Palestina itu. Tiga belas dari 15 anggota dewan itu memberikan suara setuju, sementara Rusia dan China abstain.
Sementara itu, Rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump telah membantu mengurangi pertempuran besar dan kelaparan di Jalur Gaza meski gencatan senjata permanen belum tercapai, kata Wakil Duta Besar Tetap Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy.
"Perlu diakui bahwa implementasi rencana Donald Trump telah mencegah pertumpahan darah yang lebih besar dan kelaparan di Jalur Gaza. Namun, gencatan senjata yang langgeng belum tercapai," kata Polyanskiy pada sidang Dewan Keamanan PBB, Selasa (16/12).
Dia menambahkan bahwa Israel masih memberlakukan pembatasan pengiriman bantuan kemanusiaan secara signifikan sehingga kebutuhan penduduk Gaza baru terpenuhi 35 persen.
Pada November, Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat untuk mengesahkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza.
Tiga belas anggota DK PBB memberikan suara setuju, sedangkan Rusia dan China memilih abstain. Trump menyampaikan terima kasih kepada kedua negara pemegang hak veto itu karena tidak memblokir resolusi tersebut.
Pada akhir September, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Berdasarkan rencana itu, Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya harus melepaskan peran mereka dalam pemerintahan Jalur Gaza.
Pemerintahan di wilayah itu akan diserahkan kepada sebuah komite Palestina yang beranggotakan para teknokrat dan tokoh nonpolitis di bawah pengawasan dewan internasional pimpinan Trump.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti/OANA
Baca juga: Rencana Trump redam konflik Gaza belum tercipta
Baca juga: Hamas sebut pasukan internasional tidak perlu menjaga internal Gaza
Baca juga: Spanyol dan Uni Eropa desak bantuan masif ke Gaza
